Suara.com - Kepala Sub Bagian Humas Polres Kota Bekasi, AKP Siswo, mengatakan ruang gerak organisasi Jama’ah Ansharut Tauhid, saat ini dipersempit oleh Polres Bekasi Kota.
Tindakan tersebut dilakukan polisi setelah organisasi pimpinan Syamsudin Uba mengibarkan bendera kelompok Islamic State of Iraq and Syria atau Negara Islam di Irak dan Suriah, di Masjid Al Muhajirin, Pekayon, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (3/8/2014) lalu.
Upaya mempersempit gerak kelompok tersebut, kata Siswo, antara lain dilakukan dengan cara mendekati keluarga para anggota JAT, selain itu juga para tokoh masyarakat serta tokoh agama.
"Supaya aliran yang dianut itu (ISIS) betul-betul dikasih pemahaman agar tidak dikembangkan," kata Siswo kepada suara.com, Selasa (5/8/2014),
Saat ini, Polres Bekasi Kota terus meningkatkan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya aksi serupa di Bekasi.
Siswo mengajak masyarakat bekerjasama dengan polisi dalam mencegah aksi seperti itu karena tanpa keterlibatan warga, aparat sulit mengantisipasinya.
"Apabila ada laporan dari masyarakat tentang mungkin kasus penodaan agama yang sifatnya menyesatkan, pemerasan, melakukan teror terhadap orang asing yang dibenci untuk misinya, ISIS itu, tolong sampaikan ke kami," kata Siswo.
Polisi, kata Siswo, akan langsung mengambil tindakan bila mengetahui ada pergerakan mendukung ISIS.
"Apabila ada laporan, kita akan tangkap, kita periksa," katanya.
Seperti diketahui, belum lama ini muncul video di Youtube berisi seruan kelompok ISIS agar warga Indonesia bergabung ke dalam kelompok militan tersebut. Sejak itu, muncul beberapa aksi deklarasi mendukung ISIS di sejumlah daerah, termasuk Bekasi.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menkopolhukam Djoko Suyanto menegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menolak paham ISIS berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan yang menaungi NKRI.
“Pemerintah dan negara menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS yang akhir-akhir ini menjadi IS (Islamic State) berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan kita di bawah NKRI,” kata Djoko.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
Terkini
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi