Suara.com - Kepala Sub Bagian Humas Polres Kota Bekasi, AKP Siswo, mengatakan ruang gerak organisasi Jama’ah Ansharut Tauhid, saat ini dipersempit oleh Polres Bekasi Kota.
Tindakan tersebut dilakukan polisi setelah organisasi pimpinan Syamsudin Uba mengibarkan bendera kelompok Islamic State of Iraq and Syria atau Negara Islam di Irak dan Suriah, di Masjid Al Muhajirin, Pekayon, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (3/8/2014) lalu.
Upaya mempersempit gerak kelompok tersebut, kata Siswo, antara lain dilakukan dengan cara mendekati keluarga para anggota JAT, selain itu juga para tokoh masyarakat serta tokoh agama.
"Supaya aliran yang dianut itu (ISIS) betul-betul dikasih pemahaman agar tidak dikembangkan," kata Siswo kepada suara.com, Selasa (5/8/2014),
Saat ini, Polres Bekasi Kota terus meningkatkan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya aksi serupa di Bekasi.
Siswo mengajak masyarakat bekerjasama dengan polisi dalam mencegah aksi seperti itu karena tanpa keterlibatan warga, aparat sulit mengantisipasinya.
"Apabila ada laporan dari masyarakat tentang mungkin kasus penodaan agama yang sifatnya menyesatkan, pemerasan, melakukan teror terhadap orang asing yang dibenci untuk misinya, ISIS itu, tolong sampaikan ke kami," kata Siswo.
Polisi, kata Siswo, akan langsung mengambil tindakan bila mengetahui ada pergerakan mendukung ISIS.
"Apabila ada laporan, kita akan tangkap, kita periksa," katanya.
Seperti diketahui, belum lama ini muncul video di Youtube berisi seruan kelompok ISIS agar warga Indonesia bergabung ke dalam kelompok militan tersebut. Sejak itu, muncul beberapa aksi deklarasi mendukung ISIS di sejumlah daerah, termasuk Bekasi.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menkopolhukam Djoko Suyanto menegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menolak paham ISIS berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan yang menaungi NKRI.
“Pemerintah dan negara menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS yang akhir-akhir ini menjadi IS (Islamic State) berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan kita di bawah NKRI,” kata Djoko.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur
-
Koalisi Sipil Sebut Usulan Pahlawan Upaya Cuci Dosa Soeharto: Cuma Orang Gila Maafkan Diri Sendiri
-
Gubernur Riau Telah Terima Uang Pemerasan Rp4,05 Miliar, Ada yang Mengalir ke PKB?
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Anak Buah Bobby Terbakar, Begini Kata Polisi usai 2 Kali TKP