Suara.com - Kepala Sub Bagian Humas Polres Kota Bekasi, AKP Siswo, mengatakan ruang gerak organisasi Jama’ah Ansharut Tauhid, saat ini dipersempit oleh Polres Bekasi Kota.
Tindakan tersebut dilakukan polisi setelah organisasi pimpinan Syamsudin Uba mengibarkan bendera kelompok Islamic State of Iraq and Syria atau Negara Islam di Irak dan Suriah, di Masjid Al Muhajirin, Pekayon, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (3/8/2014) lalu.
Upaya mempersempit gerak kelompok tersebut, kata Siswo, antara lain dilakukan dengan cara mendekati keluarga para anggota JAT, selain itu juga para tokoh masyarakat serta tokoh agama.
"Supaya aliran yang dianut itu (ISIS) betul-betul dikasih pemahaman agar tidak dikembangkan," kata Siswo kepada suara.com, Selasa (5/8/2014),
Saat ini, Polres Bekasi Kota terus meningkatkan antisipasi terhadap kemungkinan munculnya aksi serupa di Bekasi.
Siswo mengajak masyarakat bekerjasama dengan polisi dalam mencegah aksi seperti itu karena tanpa keterlibatan warga, aparat sulit mengantisipasinya.
"Apabila ada laporan dari masyarakat tentang mungkin kasus penodaan agama yang sifatnya menyesatkan, pemerasan, melakukan teror terhadap orang asing yang dibenci untuk misinya, ISIS itu, tolong sampaikan ke kami," kata Siswo.
Polisi, kata Siswo, akan langsung mengambil tindakan bila mengetahui ada pergerakan mendukung ISIS.
"Apabila ada laporan, kita akan tangkap, kita periksa," katanya.
Seperti diketahui, belum lama ini muncul video di Youtube berisi seruan kelompok ISIS agar warga Indonesia bergabung ke dalam kelompok militan tersebut. Sejak itu, muncul beberapa aksi deklarasi mendukung ISIS di sejumlah daerah, termasuk Bekasi.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menkopolhukam Djoko Suyanto menegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menolak paham ISIS berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan yang menaungi NKRI.
“Pemerintah dan negara menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS yang akhir-akhir ini menjadi IS (Islamic State) berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan kita di bawah NKRI,” kata Djoko.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Nasib 2 Anak Pengedar Narkoba di Jakbar: Ditangkap Polisi, 'Dilepas' Gara-gara Jaksa Libur
-
Mendiktisaintek: Riset Kampus Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat, Tak Boleh Berhenti di Laboratorium
-
Dengarkan Keluhan Warga Soal Air Bersih di Wilayah Longsor, Bobby Nasution Akan Bangunkan Sumur Bor
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Warga Bener Meriah di Aceh Alami Trauma Hujan Pascabanjir Bandang
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres
-
Tinjau Lokasi Bencana Aceh, Ketum PBNU Gus Yahya Puji Kinerja Pemerintah
-
Risma Apresiasi Sopir Ambulans dan Relawan Bencana: Bekerja Tanpa Libur, Tanpa Pamrih
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M