Masyarakat Sipil Desak Kejaksaan Agung Mengusut Genosida di Palestina Lewat Yuridiksi Universal

Suara.com - Aktivis Hak Asasi Manusia, Fatia Maulidiyanti, mendesak aparat penegak hukum Indonesia agar menggunakan yurisdiksi universal dalam KUHP baru untuk mengusut dugaan kejahatan internasional berat.

Hal ini disampaikan usai sejumlah elemen masyarakat sipil dan organisasi kemanusiaan melaporkan dugaan kejahatan genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina ke Kejaksaan Agung.

“Laporan ini kami ajukan dengan dasar ketentuan hukum nasional yang telah mengadopsi prinsip yurisdiksi ekstra-teritorial dan universal,” kata Fatia di Kejaksaan Agung, Kamis (5/2/2026).

Fatia menuturkan, secara eksplisit KUHP baru Indonesia membuka ruang penegakan hukum terhadap kejahatan internasional berat, termasuk genosida, meskipun peristiwa tersebut terjadi di luar wilayah Indonesia.

“Serangan yang berulang terhadap objek sipil menunjukkan adanya pola kekerasan yang meluas dan berdampak langsung terhadap populasi sipil,” ujar Fatia.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai prinsip yurisdiksi universal dalam KUHP baru membuka peluang bagi Indonesia untuk mengadili kejahatan internasional berat, meskipun terjadi di luar wilayah nasional dan melibatkan pelaku asing.

“Aturan tersebut memberi dasar hukum bagi Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran HAM berat yang berdampak luas. Skala kejahatan di luar teritorial Indonesia bisa diadili di Indonesia, kurang lebih begitu,” ujar Feri.

Feri menjelaskan, penerapan yurisdiksi universal tetap memiliki sejumlah syarat, di antaranya adanya kepentingan atau entitas Indonesia yang terdampak langsung.

Ia mencontohkan serangan terhadap fasilitas kemanusiaan Indonesia di luar negeri maupun adanya warga negara Indonesia yang menjadi korban.

Baca Juga: Sejumlah Masyarakat Sipil Laporkan Kejahatan Genosida Israel ke Kejaksaan Agung

“Adanya entitas Indonesia yang terganggu, seperti rumah sakit kita dibom di sana atau warga negara kita pernah menjadi korban, itu sudah memenuhi syarat untuk diberlakukan,” jelas Feri.

Feri juga menegaskan bahwa penerapan yurisdiksi universal merupakan bentuk sikap politik hukum Indonesia di kancah internasional.

Menurutnya, dengan adanya laporan tersebut, tidak berarti Indonesia harus menangkap pelaku di luar negeri, melainkan menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum global.

“Yang penting Indonesia menunjukkan sikap bahwa Indonesia tidak akan menjadi surga bagi pelaku kejahatan internasional,” tandas Feri.