Suara.com - Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), berharap semua pihak bisa menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan tidak ada lagi yang sengaja mencari upaya hukum dengan jalur yang lain.
"Semua pihak terkait bisa menerima dengan ikhlas, jangan ada upaya menempuh jalur lain, karena nggak ada abis-abisnya. Kasihan masyarakat," kata Tim Kuasa Hukum KPU, Adnan Buyung Nasution, di MK, Jakarta, Kamis (21/8/2014).
Selain itu, dia berharap putusan MK ini yang diharapkan bisa diterima semua pihak. Pasalnya, dengan menerima putusan ini dengan ikhlas, menurut Adnan, bisa menjadi pendidikan demokrasi dan cara memaknai suatu proses hukum bagi masyarakat.
"Supaya masyarakat bisa apresiasi dan paham makna suatu proses hukum ditingkat paling tinggi, MK," tuturnya.
Putusan MK soal PHPU ini akan dibacakan pada pukul 14.00 WIB nanti. Sengketa PHPU ini diajukan Prabowo-Hatta sejak dua pekan lalu. Selama jalannya sidang, sudah ada ratusan saksi yang dihadirikan dari seluruh pihak yang berperkara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta