Suara.com - Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan pembukaan kotak suara Pilpres 2014 yang dilakukan KPU bukan pelanggaran pemilu.
"Termohon bebas dapat membuka kotak suara," demikian dikatakan hakim MK, Anwar Usman, dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2014 di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2014).
Permasalahan tersebut sebelumnya dijadikan dalil tim hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat mengajukan permohonan ke MK. KPU dinilai melanggar karena membuka kotak suara sebelum ada ketetapan MK Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014.
Hakim MK menilai keputusan KPU membuka kotak suara didasarkan pada pertimbangan untuk mencari alat bukti untuk memberikan jawaban atas permasalahan hasil pilpres yang disoal tim hukum Prabowo-Hatta.
MK menjelaskan bahwa KPU bisa membuka kotak suara jika terdapat saksi dari pihak aparat kepolisian, Bawaslu, dan saksi pasangan capres-cawapres. Selain itu, hasil pembukaan kotak suara kemudian dicatat dalam berita acara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu