Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Margianto Kamis, menilai, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak harus mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Gubernur DKI ke DPRD. Sebab, sejatinya, saat ini Jokowi sudah menjadi Presiden RI.
Karena itu, kata Margianto, Jokowi hanya tinggal menunggul 20 Oktober mendatang untuk dilantik sebagai Presiden RI.
"Kalau saran saya dia tidak perlu kasih surat pengundurannya ke DPRD. Langsung saja pergi ke DPR dan dilantik," kata Margianto dalam diskusi Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional (LPHSN) dengan tema "Pasca-Putusan MK dan Komitmen Membangun Pemerintahan yang Bersih di RM Bumbu Desa, Jalan Cikini Raya 71 Jakarta, Minggu, (24/8/2014).
Lebih lanjut Margianto mengaku tak terkejut dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden. "Sembilan bulan yang lalu sudah muncul isu kalau Jokowi akan jadi presiden. Jadi bukan suatu hal yang sangat hebat," katanya.
"Jadi senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, 20 Oktober nanti Jokowi akan dilantik. Setelah itu bakal ada pemerintahan yang baru," kata Margarito.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu