Suara.com - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan, susunan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sudah merepresentasikan seluruh golongan. Karena itu, tidak lagi diperlukan perwakilan putra putri Indonesia dari seluruh suku di Indonesia.
"Enggak (perlu perwakilan putra-putri daerah) lah. ini kan sudah built in dalam pemahaman kita bersama. Representasi kelompok, golongan, wilayah, dan sebagainya, itulah kebhinekaan," tutur Surya Paloh di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Senin (25/8/2014).
Menurut Surya, saat ini pihaknya hanya tinggal melakukan pembahasan soal kabinet. Dia pun berharap agar kabinet Jokowi-JK tetap bisa diefesiensikan.
"Pandangan saya sederhana saja, ini negara besar, proses perjalanan kehidupan bangsa ini sudah kita lalui dalam kemerdekaan 69 tahun ini. 10 tahun pemerintahan ini ada kabinet dengan portofolio yang efektif, ada 45 menteri kabinet di luar wakil menteri. Kalau saja ada pengurangan, tidak perlu dipaksakan sekali. Karena portofolio kabinet yang 34 ini untuk negara dengan size yang begitu besar. Kita bukan Singapore, Malaysia, saya pikir kalau itu tidak ditambah saja sudah bagus," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan