Suara.com - Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menilai, perwakilan putra-putri dari seluruh suku di Indonesia belum perlu untuk bergabung dengan koalisi Jokowi-JK. Menurutnya, susunan pemerintahan Jokowi-JK sudah menrepresentasikan seluruh golongan.
"Enggak (perlu perwakilan putra-putri daerah) lah. ini kan sudah built-in dalam pemahaman kita bersama. Representasi kelompok, golongan, wilayah, dan sebagainya, itulah kebhinekaan," tutur Surya Paloh di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Senin (25/8/2014).
Surya menambahkan, saat ini pembahasan soal kabinet masih berjalan. Dia mengharapkan adanya efisiensi dalam kabinet Jokowi-JK. Menurutnya, jumlah kabinet seperti yang ada sekarang tidak perlu ditambah lagi pada masa pemerintahan Jokowi-JK nanti.
"Pandangan saya sederhana saja, ini negara besar, proses perjalanan kehidupan bangsa ini sudah kita lalui dalam kemerdekaan 69 tahun ini. 10 tahun pemerintahan ini ada kabinet dengan portofolio yang efektif, ada 45 menteri kabinet di luar wakil menteri. Kalau saja ada pengurangan, tidak perlu dipaksakan sekali. Karena portofolio kabinet yang 34 ini untuk negara dengan size yang begitu besar. Kita bukan Singapura, Malaysia, saya pikir kalau itu tidak ditambah saja sudah bagus," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
Terkini
-
Jalankan Instruksi Prabowo, Mendagri Tito Mulai Bangun Huntap Korban Bencana Sumatra
-
Mahfud MD Bongkar Borok Polri: Masuk Akpol Pakai Jatah, Mau Jadi Brigjen Mesti Bayar?
-
Jakarta 'Puasa' Kembang Api Tahun Baru 2026, Solidaritas Bencana Sumatra Jadi Alasan Utama
-
Polda Metro Gulung Jaringan Narkoba Jelang Tutup Tahun: 2054 Tersangka Diciduk, 387 Kg Barbuk Disita
-
Tanpa Kembang Api, Perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta Jadi Malam Galang Dana Bencana Sumatra
-
Bukan Lewat DPRD, Ini Resep Said Abdullah PDIP Agar Biaya Pilkada Langsung Jadi Murah
-
Hari Ibu 2025, Menteri PPPA Serukan Nol Toleransi Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan
-
Tuntaskan 73 Perkara, KPK Ungkit Amnesti Hasto Kristiyanto dan Rehabilitasi Ira Puspadewi
-
Diburu KPK, Kasi Datun Kejari HSU Akhirnya Menyerahkan Diri ke Kejati Kalsel
-
Catatan KPK 2025: 439 Perkara, 69 Masih Penyelidikan