Suara.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintahannya tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi karena dinilai akan menambah beban masyarakat setelah pada 2013 telah menaikkan harga BBM dan pada 2014 secara bertahap menaikkan tarif dasar listrik.
Dalam wawancara yang diunggah ke situs Youtube yang dipantau Antara di Jakarta, Minggu (31/8/2014), Presiden Yudhoyono mengatakan selain itu dengan logika bahwa kenaikan BBM dilakukan karena APBN dalam tekanan tidaklah tepat.
"Saya punya pandangan berbeda kalau kita naikkan BBM tahun ini. Kasihan beban rakyat terlalu berat. Tetapi saya juga terus memantau perkembangan seperti kontingensi, apabila tujuh minggu ke depan ada perubahan dramatis, harga minyak meroket, dan kalau tidak naikkan BBM, APBN kita jebol akan saya naikkan, tapi sebaliknya (saat ini) harga minyak cenderung turun, logika tidak kuat, itu logika pemerintah sekarang, saya juga harus menghormari pandangan lainnya, tapi harus juga mendengarkan mengapa kami memilih tahun ini tidak menaikkan harga BBM," kata Kepala Negara.
Presiden juga menilai kurang tepat bila ada pandangan bila pemerintahan yang dipimpinnya tidak menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi maka akan membebani pemerintahan selanjutnya. Menurut kepala negara tidak baik bila menilai suatu pemerintahan memberatkan pemerintahan lainnya.
"Tidak baik bila satu pemerintah dituduh membebani pemerintahan yang lain. Setiap pemerintahan harus menghadapi tantangannya, dituntut mengambil resiko dan tantangan itu," tegasnya.
Presiden Yudhoyon menegaskan konsultasi dan perbincangan mengenai masalah transisi pemerintahan yang dilakukan saat ini merupakan babak baru dan capaian yang baik dalam politik nasional. Namun demikian setiap pemimpin dan pemerintahannya akan saling menghormati dan memahami dengan pemimpin dan pemeritahan lainnya.
Kepala Negara juga menegaskan postur RAPBN 2015 dibuat fleksibel sehingga dapat memudahkan pemerintahan selanjutnya, mengenai adanya program atau anggaran yang belum terakomodasi, Presiden Yudhoyono mengatakan penyesuaian dapat dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya dalam APBN- Perubahan. (Antara)
Berita Terkait
-
Harga BBM Pertamina Naik, ESDM Ungkap Hitung-hitungan di Baliknya
-
Ikuti Pertamina, Harga BBM di SPBU Swasta Turut Naik, Berikut Daftarnya!
-
Alasan Harga BBM Non Subsidi Naik Hari Ini, Shell Diesel Ikutan Tembus Rp25 Ribuan
-
Harga BBM Non-Subsidi Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex Per 1 September 2026 Naik!
-
Daftar Harga BBM Pertamina, BP, Shell, dan Vivo per Tanggal 28 Agustus 2026
Terpopuler
- Gus Kikin Pimpin PBNU, Antara Satire 'Salah Dalil' hingga Guyon 'PWNU Jatim Cabang Jakarta'
- 8 Sepatu Jalan untuk Komuter KRL dan MRT yang Empuk dan Awet
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 3 September 2026, Kesulitan Karier dan Keuangan Segera Berakhir
- Emil Audero Salah Pilih Klub? Pemerintah Serang Rayo Vallecano: Klub Gak Mampu
- Perbedaan Sunscreen Sejuta Umat Azarine vs Facetology, Bagus Mana?
Pilihan
-
Gempa M 5,3 Guncang Cilacap Siang Ini, Getaran Terasa hingga DIY dan Jabar
-
Api Masih Merah! 105 Personel Cari Korban Kebakaran Apartemen Pavilion Tanah Abang yang Terjebak
-
Kebakaran Melanda Apartemen Pavilion Tanah Abang, Petugas Sisir Penghuni Terjebak
-
Privilese TNI dari Suku Dayak Diduga Cara Rezim Amankan Ekspansi Bisnis Hutan
-
Sudah dari 2023, 'Nyelang' Jadi Napas Warga Pesisir Cilincing Demi Dapatkan Air Bersih
Terkini
-
2 TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Batal Dipecat, Hukuman Penjara Juga Dipangkas!
-
Disembunyikan di Mobil Pickup! Uang Korupsi MBG Rp8,4 M Eks Kepala BGN Dadan Disita Kejagung
-
Pakar Hukum: Kasus Febrie Jadi Ujian Bagi Implementasi KUHAP Baru
-
Diperiksa KPK, Anggota DPRD Bengkulu Bambang Hermanto Dicecar Soal Aliran Uang Proyek
-
Felix TJ: Menjaga Kopi Indonesia Tetap Punya Rasa, Cerita, dan Tradisi
-
Mengenal Tiga Karakter Daging Sapi Australia dan Cara Tepat Mengolahnya
-
Bupati Nonaktif Tulungagung Gatut Sunu Bantah Dakwaan Pemerasan dan Gratifikasi
-
Bayi Perempuan Ditemukan dalam Tas di Gang Karawang, Polisi Amankan Dua Orang
-
Dari Desa, Imigrasi untuk Rakyat, 171 Desa Binaan Jadi Benteng Awal Cegah TPPO
-
Bareskrim Rampungkan Perkara TPPU Direktur PT Indosterling, Berkas SWH P-21