Suara.com - Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengusulkan penyempuranaan teknis pada proses pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung agar lebih murah serta tidak menghambur-hamburkan uang.
"Salah satu caranya adalah tidak diperlukan kampanye atau rapat akbar dan pembatasan baliho kandidat," ujarnya dalam paparan Rakornas Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Menurut dia, penilaian mahal atau tidaknya pilkada dipilih rakyat tergantung dari teknis pelaksanaan sehingga perlu direvisi sedemikian rupa.
Pihaknya yakin jika ada perubahan tata cara kampanye atau tidak membuat pemilu berlangsung secara mewah dari penyelenggara maupun kandidat maka pilkada tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.
Ridwan Kamil juga menilai jika pemilihan kepala daerah tidak dipilih langsung maka ada kemunduran fundamental yang sudah benar dilaksanakan selama ini.
"Pada Undang-Undang Dasar (UUD) juga jelas dinyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat maka jelas secara demokratis rakyat yang memilih pemimpinnya," kata dia.
Pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil mengaku tidak mungkin menjadi orang nomor satu di Bandung jika mekanisme pemilihan wali kota dipilih oleh wakil rakyat di DPRD setempat.
Sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Bandung 2013, kata dia, dirinya bukan kader partai politik karena hanya seorang dosen di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang tidak dikenal oleh siapapun, termasuk pimpinan partai.
"Saya bukan artis dan publik figur. Karena bertekad mengubah Bandung menjadi lebih baik maka saya menyampaikan visi misi ke beberapa partai, tapi ditolak," katanya.
Hingga akhirnya, lanjut Ridwan Kamil, ada partai politik yang mengakui kualitasnya dan menjadikannya pemenang pilkada satu putaran dengan hasil sekitar 45 persen suara.
"Kalau pilkada dikembalikan ke pemilihan tidak langsung atau melalui DPRD maka 'orang luar' tidak pernah muncul dan tidak mendapat kesempatan menjadikan daerah lebih baik," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur