Suara.com - Indonesia Monitoring Center (IMC) meminta kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK untuk bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum menunjuk menteri yang bakal membantunya di kabinet.
"Agar para menteri nanti benar-benar bersih kami meminta Jokowi JK untuk berkoordinasi dengan KPK untuk melihat rekam jejak para calon menteri tersebut,” kata Direktur IMC Wakil Kamal di Cafe Tjikini, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2014).
Menurut Kamal, hal itu dilakukan untuk mencari menteri-menteri yang bersih dan tidak tersangkut dengan kasus hukum.
Kamal yakin ada keuntungan yang bakal diperoleh Jokowi JK, yakni pemerintahannya terus didukung oleh rakyat dan tidak ada serangan dari dalam karena rekam jejak para menterinya yang bersih.
"Dengan demikian tidak ada semacam serangan balik kepada Jokowi apabila rekam jejak para menterinya bersih," tambahnya lagi.
Kendati demikian, Kamal mengaku kalau lembaganya tetap akan memberikan masukan kendati Jokowi tidak melakukan koordinasi dengan KPK.
"Kita harus tetap mengkritisi, walaupun 100 persen hak prerogatifnya Jokowi, tapi semua ini karena kita mencintainya," tutup Kamal.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra