Suara.com - Mantan Panglima TNI Agus Suhartono mengatakan poros maritim sudah terbentuk lama hanya perlu difasilitasi dengan berbagai infrastruktur yang menunjang kegiatan maritim di dalamnya.
"Poros maritim itu sudah terbentuk, dari aspek pelayaran dan perdagangan sudah dilalui kapal-kapal. Lalu sekarang poros maritim itu harus dimulai dari mana, yang harus dilihat ya kepentingan pengguna laut," kata Agus saat memberikan keterangan pers usai sarasehan bertema Membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang Maju dan Mandiri di Jakarta, Jumat (12/9/2014).
Menurut dia, keamanan dan kenyamanan kapal-kapal saat melalui perairan Indonesia menjadi penting. Karenanya, perlu dibangun berbagai fasilitas untuk menciptakan rasa kenyamanan dan keamanan tersebut.
"Kalau itu tidak ada ya mereka tidak akan mau melintas," ujar dia.
Agus menyebutkan beberapa fasilitas yang perlu dibangun agar poros maritim tersebut menjadi sesuai dengan yang dicita-citakan. Penyediaan tempat sandar yang nyaman, ketersediaan air bersih, fasilitas pandu, awak kapal yang handal, pusat belanja, sistem informasi yang lengkap, hubungan manajemen handal, pelabuhan yang baik.
Posisi geografis Indonesia merupakan suatu keniscayaan bagi Indonesia menjadi negara maritim, sehingga sejatinya karakter maritim berupa kemampuan maritim, politik, ekonomi, dan militer harus ada untuk mencegah kerugian-kerugian bagi pihak lain dan harus mendatangkan keuntungan bagi Indonesia.
Deputi Tim Transisi Pemerintahan Jokowi--JK Hasto Kristianto mengatakan perlu kekuatan diplomasi untuk mewujudkan poros maritim yang didengungkan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, di tengah kompetisi memperebutkan masa depan dunia di wilayah Pasifik, suatu doktrin berupa poros maritim diperlukan dengan memanfaatkan rivalitas antara Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, hingga India.
"Kita harus tampil sebagai poros maritim, sehingga kita dianggap penting karena posisi stratregis. Ini yang akan diletakkan Jokowi di KTT APEC saat bertemu Obama (Presiden Amerika Serikat Barack Obama) dan petinggi dunia lainnya," ujar Hasto.
Ia mengatakan konsolidasi semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan poros maritim. Kekuatan pertahanan untuk melindungi potensi kelautan dari tindakan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing harus ada, dan teknologi harus dimanfaatkan untuk membantu nelayan meningkatkan taraf hidupnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Polisi Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Dicekal: Bukan karena Risiko Kabur, Tapi...
-
Roy Suryo 'Disikat' Polisi, Dicekal ke Luar Negeri Malah Cuma Senyum: Misi di Australia Beres!
-
KPK Ungkap Alasan Bobby Nasution Belum Dihadirkan di Sidang Korupsi Jalan Sumut
-
Bobby Nasution Tak Kunjung Diperiksa Kasus Korupsi Jalan, ICW Curiga KPK Masuk Angin
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional