Suara.com - Mantan Panglima TNI Agus Suhartono mengatakan poros maritim sudah terbentuk lama hanya perlu difasilitasi dengan berbagai infrastruktur yang menunjang kegiatan maritim di dalamnya.
"Poros maritim itu sudah terbentuk, dari aspek pelayaran dan perdagangan sudah dilalui kapal-kapal. Lalu sekarang poros maritim itu harus dimulai dari mana, yang harus dilihat ya kepentingan pengguna laut," kata Agus saat memberikan keterangan pers usai sarasehan bertema Membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang Maju dan Mandiri di Jakarta, Jumat (12/9/2014).
Menurut dia, keamanan dan kenyamanan kapal-kapal saat melalui perairan Indonesia menjadi penting. Karenanya, perlu dibangun berbagai fasilitas untuk menciptakan rasa kenyamanan dan keamanan tersebut.
"Kalau itu tidak ada ya mereka tidak akan mau melintas," ujar dia.
Agus menyebutkan beberapa fasilitas yang perlu dibangun agar poros maritim tersebut menjadi sesuai dengan yang dicita-citakan. Penyediaan tempat sandar yang nyaman, ketersediaan air bersih, fasilitas pandu, awak kapal yang handal, pusat belanja, sistem informasi yang lengkap, hubungan manajemen handal, pelabuhan yang baik.
Posisi geografis Indonesia merupakan suatu keniscayaan bagi Indonesia menjadi negara maritim, sehingga sejatinya karakter maritim berupa kemampuan maritim, politik, ekonomi, dan militer harus ada untuk mencegah kerugian-kerugian bagi pihak lain dan harus mendatangkan keuntungan bagi Indonesia.
Deputi Tim Transisi Pemerintahan Jokowi--JK Hasto Kristianto mengatakan perlu kekuatan diplomasi untuk mewujudkan poros maritim yang didengungkan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, di tengah kompetisi memperebutkan masa depan dunia di wilayah Pasifik, suatu doktrin berupa poros maritim diperlukan dengan memanfaatkan rivalitas antara Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, hingga India.
"Kita harus tampil sebagai poros maritim, sehingga kita dianggap penting karena posisi stratregis. Ini yang akan diletakkan Jokowi di KTT APEC saat bertemu Obama (Presiden Amerika Serikat Barack Obama) dan petinggi dunia lainnya," ujar Hasto.
Ia mengatakan konsolidasi semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan poros maritim. Kekuatan pertahanan untuk melindungi potensi kelautan dari tindakan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing harus ada, dan teknologi harus dimanfaatkan untuk membantu nelayan meningkatkan taraf hidupnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
Polemik Ijazah Jokowi Kembali Ramai usai Nama JK Disebut, Pengamat Soroti Perang Narasi
-
JK Diserang Usai Senggol Ijazah Jokowi, Jubir Bongkar Motif Upaya Pembungkaman
-
Tolak Usulan JK, Jokowi: Ijazah Asli Sudah Pernah Dipamerkan, Biar Pengadilan yang Memutuskan!
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Geledah Rumah Bupati Tulungagung dan Ajudannya, KPK Temukan Dokumen Alat Tekan
-
Iran Tuntut Keadilan Dunia Atas Pembunuhan Pejabat Akibat Serangan Militer Israel
-
Kelola Selat Hormuz, Iran Proyeksikan Pendapatan Hingga Rp258 Triliun
-
Tak Ingin Publik Curiga, TB Hasanuddin 'Wanti-wanti' Sidang Militer Kasus Andrie Yunus Harus Terbuka
-
Kawal Kasus di UI, Menteri Brian Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Pelaku Pelecehan Seksual
-
Kisi-kisi Negosiasi AS - Iran di Pakistan Putaran Kedua
-
Tak Lagi Gratis, Pemprov DKI Bakal Atur Ulang Skema Pajak Kendaraan Listrik
-
Ikan Sapu-Sapu Jakarta Bisa Pupuk Organik, KKP Ingatkan Bahaya Jika Dikonsumsi
-
Wamenkomdigi: Generative AI Bikin Lansia Bingung, Konten Rekayasa Wajib Watermark
-
Pemerintah AS Kaji Ulang Aturan Daur Ulang Plastik, Lingkungan Terancam?