Suara.com - Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kurtubi prihatin dengan aksi sejumlah anggota DPRD di Jawab Barat yang menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangakatan sebagai wakil rakyat ke bank.
Politisi yang juga pengamat sektor migas di Centre for Petroleum and Energy Economics Studies itu menyayangkan jika motif menggadaikan SK adalah untuk mengganti biaya kampanye.,
"Saya sebagai anggota DPR Pusat prihatin kalau ada teman-teman DPRD di Provinsi maupun di Kabupaten Kota yang mengagunkan SKnya. Padahal boleh dibilang SK ini bentuk kepercayaan rakyat akan wakilnya menunjuk ke DPRD untuk memperjuangkan kepentingan rakyat," kata Kurtubi di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014).
Dia juga mengakui kalau SK pengangkatan wakil rakyat bisa berfungsi layaknya sertifikat tanah dan sawah.
Menurutnya, jika menggadaikan SK resikonya jauh lebih kecil dibandingkan dengan jaminan sertifikat tanah yang dapat disita apabila tidak mampu membayar.
"Dengan SK itu pemilik SK ini punya penghasilan setiap bulan, sehingga dia bisa mengembalikan uangnya jika dipinjamkan oleh bank," kata Kurtubi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya