Suara.com - Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kurtubi prihatin dengan aksi sejumlah anggota DPRD di Jawab Barat yang menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangakatan sebagai wakil rakyat ke bank.
Politisi yang juga pengamat sektor migas di Centre for Petroleum and Energy Economics Studies itu menyayangkan jika motif menggadaikan SK adalah untuk mengganti biaya kampanye.,
"Saya sebagai anggota DPR Pusat prihatin kalau ada teman-teman DPRD di Provinsi maupun di Kabupaten Kota yang mengagunkan SKnya. Padahal boleh dibilang SK ini bentuk kepercayaan rakyat akan wakilnya menunjuk ke DPRD untuk memperjuangkan kepentingan rakyat," kata Kurtubi di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014).
Dia juga mengakui kalau SK pengangkatan wakil rakyat bisa berfungsi layaknya sertifikat tanah dan sawah.
Menurutnya, jika menggadaikan SK resikonya jauh lebih kecil dibandingkan dengan jaminan sertifikat tanah yang dapat disita apabila tidak mampu membayar.
"Dengan SK itu pemilik SK ini punya penghasilan setiap bulan, sehingga dia bisa mengembalikan uangnya jika dipinjamkan oleh bank," kata Kurtubi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti