Suara.com - Anggota Fraksi Golkar Poempida Hidayatulloh mengaku tak akan melanggar sumpah masyarakat untuk memperjuangkan agar Pilkada tetap dipilih secara langsung.
"Saya disumpah sebagai anggota dewan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi saya sudah survei dan jajak pendapat di dapil saya 76 persen ingin pilkada secara langsung," ucap Poempida di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2014).
"Saya tidak bisa melanggar sumpah jabatan. Ini harus saya perjuangkan," tambah Poempida.
Selain itu, dia juga belum mengetahui sanksi apa yang akan diberikan kepada dirinya lantaran membelot dari sikap partai Golkar yang mendukung Pilkada lewat DPRD.
"Saya ngga tau sanksi apa yang akan diberikan," kata Poempida yang memang sebetulnya beberapa waktu lalu sudah dinyatakan dipecat sebagai kader.
Diketahui, Partai Golkar masuk di dalam kubu Koalisi Merah Putih (KMP) tak setuju Pilkada dipilih oleh rakyat, kini KMP sedang memperjuangkanya di paripurna agar pilkada dipilih melalui DPRD.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus