Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau tidak langsung.
Menurut dia, pilkada yang dilaksanakan secara langsung atau dipilih oleh rakyat lebih banyak mengandung nilai positif jika dibandingkan dengan pilkada tidak langsung.
"Ada tiga alasan. Alasan pertama, kalau dipilih secara langsung, maka perhatian kepala daerah kepada rakyatnya akan menjadi lebih" katanya di Jakarta, Kamis (25/9/2014).
Selanjutnya, dia mengatakan alasan kedua, yaitu melalui pilkada langsung, artinya rakyat memiliki hak politik dan dapat menjalankan hak serta kewajibannya itu dalam pemilihan.
"Atau dengan kata lain, nantinya pemimpin yang terpilih sepenuhnya merupakan pemimpin yang memang betul-betul diinginkan dan sesuai dengan keingin rakyat banyak," ujar Jokowi.
Kemudian untuk alasan ketiga, dia menilai dengan pilkada langsung, kepala daerah yang terpilih akan memiliki tanggung jawab sekaligus beban moral untuk melayani masyarakat.
"Tentu saja, kalau dipilih rakyat, maka kepala daerah akan mempunyai beban moral. Kepala daerah itu harus lebih memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan rakyatnya," kata Jokowi. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO