Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau tidak langsung.
Menurut dia, pilkada yang dilaksanakan secara langsung atau dipilih oleh rakyat lebih banyak mengandung nilai positif jika dibandingkan dengan pilkada tidak langsung.
"Ada tiga alasan. Alasan pertama, kalau dipilih secara langsung, maka perhatian kepala daerah kepada rakyatnya akan menjadi lebih" katanya di Jakarta, Kamis (25/9/2014).
Selanjutnya, dia mengatakan alasan kedua, yaitu melalui pilkada langsung, artinya rakyat memiliki hak politik dan dapat menjalankan hak serta kewajibannya itu dalam pemilihan.
"Atau dengan kata lain, nantinya pemimpin yang terpilih sepenuhnya merupakan pemimpin yang memang betul-betul diinginkan dan sesuai dengan keingin rakyat banyak," ujar Jokowi.
Kemudian untuk alasan ketiga, dia menilai dengan pilkada langsung, kepala daerah yang terpilih akan memiliki tanggung jawab sekaligus beban moral untuk melayani masyarakat.
"Tentu saja, kalau dipilih rakyat, maka kepala daerah akan mempunyai beban moral. Kepala daerah itu harus lebih memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan rakyatnya," kata Jokowi. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
KPAI Sesalkan Pelibatan Siswa dalam Aksi Dukung MBG di Batam: Itu Eksploitasi dan Manipulasi Anak!
-
Prabowo ke Jawa Timur, Hadir Peresmian Jalan dan Penutupan Munas NU
-
Legislator PDIP Kritik Ekspansi Bioskop: Jangan Sampai Jadi Risiko Baru bagi Industri Film
-
Jokowi Siap Hadir Tunjukan Ijazah di Persidangan Roy Suryo dan dr Tifa
-
Jokowi Tak Ambil Pusing Soal Penahanan Roy Suryo dan dr Tifa, Kuasa Hukum Sentil Dugaan Intervensi
-
Viral Dugaan Mahasiswa UBK Terima Suap, Muncul Pengakuan Soal Dana Rp 20 Juta dan Nama 'Kapolda'
-
1.273 Personel Gabungan Amankan Aksi Demonstrasi di Jakarta Pusat Hari Ini
-
Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
-
Usai Bertemu Wapres Gibran, Pengurus BEM UBK Akui Terima Uang: Baru Cair 20 Persen!
-
Kronologi BEM FH UBK Diinterogasi, Diduga Terima Uang Usai Bertemu Wapres Gibran