Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ada sejumlah permasalahan yang nantinya akan dihadapi dalam menjalani pemerintahan. Salah satunya adalah soal kurangnya anggaran. Jokowi sadar masalah ini sulit.
Namun, dia optimis bisa menjalankan program pemerintahnya dengan baik setelah mendapatkan masukan dari Kelompok Kerja (Pokja) Tim Transisi Jokowi-JK.
"Menurut saya saat ini tidak ada prioritas, karena kita sudah terlambat. Dan posisi kita saat ini defisit APBN, neraca perdagangan, infrastruktur, dan cashflow sangat berat. Kami tidak ingin kita buka ke luar nanti malah menakut-nakuti. Tapi, dengan yang diberikan kami dari Pokja, rasa optimisme ke depan sangat besar sekali," kata Jokowi di acara pembubaran Pokja Tim Transisi Jokowi-JK, Minggu (28/9/2014) malam.
Jokowi menambahkan, solusi yang didapat dari Pokja Tim Transisi adalah dengan tidak hanya mengandalkan APBN untuk menpercepat programnya.
Contohnya, sambung Jokowi, adalah persoalan infrastuktur tol laut. Menurutnya, program ini dimulai dengan pembangunan 24 seaport, yang terdiri dari pelabuhan biasa dan pelabuhan dalam. Menurutnya, biaya 60 triliun untuk pembangunan infrastruktur tol laut ini bisa diakali lewat kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Saya suruh ngitung berapa anggarannya? 60-70 triliun. Kalau nunggu dari APBN, 5-10 tahun nggak selesai. Sekarang seperti apa? Saya cek lapangan, dengan BUMN yang ada kaitannya, ternyata bisa 3-4 tahun, dengan catatan tidak menggunakan APBN. Selama BUMN bisa, selama nggak bisa berikan lokal, kalau nggak bisa dengan angka besar baru kita beri pilihan kepada investor luar," papar Jokowi.
Menyoal swasembada pangan, Jokowi sesumbar bisa menyelesaikannya dalam kurun waktu 3-4 tahun. Namun, dalam hitungannya ada beberapa sumber pangan yang tidak mencapai target tahun itu.
"Hitung-hitungannya kita bisa. Mungkin terlambat kedelai dan daging tapi yang lain angka itu bisa kita capai," paparnya.
Lalu, dari masukan Pokja Tim Transisi, Jokowi juga optimis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen selama 3 tahun. "Kami optimis. Pak JK ngomong 3 tahun dan saya juga ngomong 3 tahun," ujarnya.
Meski Pokja Tim Transisi dibubarkan, Jokowi tetap menginginkan partisipasi mereka dalam menjalankan pemerintahannya nanti.
"Walaupun hari ini Pokja ini katanya dibubarkan, tapi saya ingin (Pokja) tetap terlibat dalam jaring kerja untuk wujudkan indonesia yang lebih baik. Tolong kami dan Pak JK di kawal, awasi, diingatkan, beri masukan dan input bagi negara ini," tuturnya.
Dia penghujung pidato, Jokowi mengucapkan terimakasih terhadap Pokja. Menurutnya, masukan dan kinerja Pokja diharapkan bisa langsung diimplementasikan.
"Saya ingin sampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja yang sudah dilakukan selama ini. Memberikan masukan, input dan opsi kepada Jokowi-JK dalam rangka nantinya mengambil kebijakan yang baik," kata Jokowi.
"Jangan saya dibuatkan konsep yang tinggi-tinggi, yang baca nanti kesulitan. Kita berdua (Jokowi-JK) bisa tambah kurus," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan