Suara.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf membantah rencana Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ke DPR untuk memperbaiki citra SBY.
"Citra pak SBY seharusnya siapa yang memutar memperbaikan fakta, kan pak SBY menginginkan Pilkada langsung, dan bentuk Perppu ini konstistensi beliau memperjuangan Pilkada langsung," kata Nurhayati di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2014).
Menurut Nurhayati, pemberitaan masyarakat yang menilai SBY anti demokrasi salah besar. Dia menilai sepuluh usulan yang diajukan Demokrat justru untuk memperbaiki demokrasi yang ada di Indonesia.
"Beliau (SBY) konsisten dengan Pilkada langsung dengan sepuluh perbaikan, kalau Pilakda langsung tanpa 10 perbaikan itu meresahkan masyarakat juga kasian," kata Nurhayati.
Rencananya SBY akan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada sebelum lengser dari kursi Presiden.
“Saya menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Perppu ini saya ajukan ke DPR. Katakanlah, hari ini atau besok hasil Sidang Paripurna DPR RI kami tanda tangani. Aturan mainnya harus saya tandatangani,” terang SBY.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat