Suara.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengatakan berdasarkan penelitian, pelaksanaan pilkada langsung oleh rakyat justru dapat menghemat anggaran sekitar Rp7 triliun.
"Kalau dihitung, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak langsung atau oleh DPRD menghabiskan sekitar Rp17 triliun, sedangkan Pilkada langsung hanya memerlukan Rp10 triliun," kata peneliti FITRA, Maulana, di Jakarta, Kamis (9/10/2014).
Maulana justru tidak sepakat dengan anggapan bahwa Pilkada langsung menghambur-hamburkan uang, apalagi jika dibandingkan dengan jumlah kebocoran anggaran di Indonesia.
"Itu tidak seberapa demi tegaknya demokrasi," katanya.
Menurutnya, efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pilkada langsung oleh rakyat bisa dilakukan dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai demokratis.
"Tujuan utama demokrasi tidak boleh tereliminasi oleh permasalahan teknis, seperti anggaran," ujarnya.
Maulana menambahkan, pemerintah dan parlemen harus menjawab tantangan melalui agenda perubahan undang-undang.
"Perubahan itu diharapkan mampu menciptakan desain baru sehingga efisiensi anggaran pilkada dapat terwujud tanpa harus mengabaikan prinsip utama partisipasi warga," pungkasnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 5 HP Murah RAM 8 GB Memori 256 GB untuk Mahasiswa, Cuma Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Sunscreen Terbaik Mengandung Kolagen untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- 8 Lipstik yang Bikin Wajah Cerah untuk Ibu Rumah Tangga Produktif
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Kementerian PU Tingkatkan Kapasitas Petugas Pelayanan Publik
-
Bukan Cuma Guru Ngaji, Ketua Kelompok Pengajian di Jember Kini Dapat Uang Insentif
-
Siswa Mengadu soal Perundungan di Sekolah, Wagub Rano Karno Janji Usut Tuntas
-
Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa
-
Tak Terima Jadi Tersangka, Kakak Hary Tanoe Kembali Ajukan Praperadilan Lawan KPK
-
Hadiri Acara 50 Tahun Kemerdekaan Republik Angola, Mendagri: Kehormatan Besar bagi Rakyat Indonesia
-
KUHAP Baru Disahkan, Ahli Peringatkan 'Kekacauan Hukum' Januari 2026: 25 Aturan Pelaksana Belum Siap
-
Kasus Kekerasan di Jakarta Melonjak, Anak-anak Jadi Korban Paling Dominan
-
LBH Jakarta Tegaskan Judicial Review KUHAP Bisa Menegasikan Marwah MK
-
KUHAP Disahkan, Masyarakat Sipil Desak Prabowo Terbitkan Perppu Pembatalan