Suara.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengatakan berdasarkan penelitian, pelaksanaan pilkada langsung oleh rakyat justru dapat menghemat anggaran sekitar Rp7 triliun.
"Kalau dihitung, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak langsung atau oleh DPRD menghabiskan sekitar Rp17 triliun, sedangkan Pilkada langsung hanya memerlukan Rp10 triliun," kata peneliti FITRA, Maulana, di Jakarta, Kamis (9/10/2014).
Maulana justru tidak sepakat dengan anggapan bahwa Pilkada langsung menghambur-hamburkan uang, apalagi jika dibandingkan dengan jumlah kebocoran anggaran di Indonesia.
"Itu tidak seberapa demi tegaknya demokrasi," katanya.
Menurutnya, efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pilkada langsung oleh rakyat bisa dilakukan dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai demokratis.
"Tujuan utama demokrasi tidak boleh tereliminasi oleh permasalahan teknis, seperti anggaran," ujarnya.
Maulana menambahkan, pemerintah dan parlemen harus menjawab tantangan melalui agenda perubahan undang-undang.
"Perubahan itu diharapkan mampu menciptakan desain baru sehingga efisiensi anggaran pilkada dapat terwujud tanpa harus mengabaikan prinsip utama partisipasi warga," pungkasnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
Ajang Dunia MotoGPTM 2025 Jadi Penyelenggaraan Terbaik dan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Daerah
-
Ketimbang Berpolemik, Kubu Agus Diminta Terima SK Mardiono Ketum PPP: Digugat pun Bakal Sia-sia?
-
Bima Arya: PLBN Sebatik Harus Mampu Dongkrak Ekonomi Masyarakat Perbatasan
-
Jangan Lewatkan! HUT ke-80 TNI di Monas Ada Doorprize 200 Motor, Makanan Gratis dan Atraksi Militer
-
Menhan Bocorkan Isi Pertemuan Para Tokoh di Rumah Prabowo, Begini Katanya
-
Efek Revisi UU TNI? KontraS Ungkap Lonjakan Drastis Kekerasan Aparat, Papua Jadi Episentrum
-
Ajudan Ungkap Pertemuan 4 Mata Jokowi dan Prabowo di Kertanegara, Setelah Itu Pamit
-
SK Menkum Sahkan Mardiono Ketum, Muncul Seruan Rekonsiliasi: Jangan Ada Tarik-Menarik Kepentingan!
-
Jokowi Sambangi Prabowo di Kertanegara Siang Tadi Lakukan Pertemuan Hampir 2 Jam, Bahas Apa?
-
Catatan Hitam KontraS di HUT TNI: Profesionalisme Tergerus, Pelibatan di Urusan Sipil Kian Meluas!