Suara.com - Presiden Joko Widodo dinilai telah melakukan blunder atau kesalahan fatal ketika mengangkat Muhammad Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang baru. Aktivis antikorupsi dari ICW, Emerson Yuntho mengatakan, politisi dari Partai Nasdem itu tidak punya rekam jejak yang mumpuni di bidang hukum.
Kata dia, jaksa agung yang berasal dari partai politik akan ‘tersandera’ ketika masuk ke sebuah sistem. Karena itu, ICW ragu terhadap masa depan penegakan hukum di Indonesia.
“Agak sulit bagi seorang politisi untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan karena mereka menjabat bukan karena kemampuannya dan juga kapasitasnya tetapi karena titipan. Itu yang membuat Jaksa Agung dar parpol sulit untuk independen. Prasetyo sebagai Jaksa Agung praktis tidak terlalu menonjol, Kami sudah melakukan penelusuran dan tidak banyak yang bisa diketahui seputar keterlibatannya di bidang hukum,” kata Emerson kepada suara.com melalui sambungan telepon, Jumat (21/11/2014).
Emerson mengatakan, keputusan Jokowi mengangkat Prasetyo sebaga Jaksa Agung telah mengecewakan banyak pihak. Padahal, kata Emerson, banyak yang berharap Jokowi kembali membuat kejutan dalam menunjuk caon Jaksa Agung.
Sebelumnya, Jokowi telah membuat kejutan yang menyenangkan ketika menunjuk Faisal Basri sebagai Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas dan Amien Sunaryadi sebagai Kepala SKK Migas. Dua nama itu diyakini bisa memberantas mafia migas.
Mohammad Prasetyo adalah anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat periode 12014-19. Nama Prasetyo diduga muncul atas permintaan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paoh. Beberapa waktu lalu, Paloh sempat menjamin indepensi Prasetyo sebagai Jaksa Agung antara lain dengan memintanya keluar dari parpol.
Berita Terkait
-
Wacana Gabungkan Pidsus dan Pidum, Burhanuddin Nilai Koordinasi Penanganan Perkara Lebih Efektif
-
Ketika Film Cerita Lila Menjadi Cerminan Luka Masa Kecil
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi ITDC di Proyek Mandalika
-
KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum
-
Alasan KPK Minta Tambahan Anggaran ke DPR Rp898 Miliar
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT