Suara.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Hasan Husairi Lubis kurang sepakat dengan niat Koalisi Merah Putih mendorong Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
"Saya kurang setuju karena apa? pertama, kebijakan Presiden yang diambil, walaupun pahit, tapi sebetulnya subsidinya dialihkan untuk kebutuhan rakyat," kata Hasan kepada suara.com, Minggu (23/11/2014).
Hasan khawatir bila niat Koalisi Merah Putih benar-benar dilaksanakan justru hanya akan menimbulkan kegaduhan politik dan kegaduhan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hasan lebih sepakat partai politik memberikan kesempatan kepada pemerintah menuntaskan program pengalihan subsidi harga BBM. Sebab, subsidi yang digelontorkan selama ini, kurang bermanfaat untuk rakyat secara keseluruhan.
"Kita berikan kesempatan, kebijakan ini ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Subsidi dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya," kata Hasan.
Terkait dengan isu ada skenario untuk melakukan impeachment (pemakzulan) kepada pemerintah sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah baru-baru ini, Hasan khawatir bila langkah politik itu dilakukan, justru kontra produktif.
"Tidak usalah, kalau hanya kepentingan sesaat. Berikanlah kesempatan kepada Presiden Jokowi melaksanakan tugas dan amanat yang telah diterimanya, apalagi dia baru seumur jagung dalam melaksanakan pemerintahan, baru sebulan lebih," katanya.
Hasan berharap ke depan pemerintah meningkatkan dialog dalam menghadapi agenda-agenda Koalisi Merah Putih. Pemerintah disarankan untuk terus menerus memberikan pengertian kepada DPR bahwa kebijakan mengalihkan subsidi BBM bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas.
"Banyak negara lain yang juga mencabut subsidi, bahkan informasinya Malaysia juga hampir melakukannya. Kalau dihitung, harga BBM kita sama dengan Malaysia," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
Shayne Pattynama Sesumbar Jelang Indonesia vs Vietnam: Kami Sangat Percaya Diri!
-
Guru Les Cabuli 29 Murid, Mengapa Kekerasan Seksual Anak Kerap Dilakukan Orang Terdekat?
-
Grab Perkuat Teknologi Keselamatan Transportasi Online, AI hingga AudioProtect Plus
-
Abdul Wahid Ajukan Banding, Merasa Kasusnya Direkayasa: Saya Cari Keadilan
-
Istana Tanggapi Putusan MK soal Anggaran MBG Harus Dipisah dari Pendidikan
-
Portofolio Digital Jadi Ijazah Baru, Senjata Gen Z Tembus Dunia Kerja?
-
Rugi Rp25,2 Miliar! Diana Pungky Polisikan Mantan Asisten Terkait Penggelapan dan TPPU
-
Ditantang karena Belum Periksa Raja Juli, KPK: Bukan Masalah Berani atau Tidak
-
Whooz Bikin UMKM Tak Perlu Lagi Investasi Server dan Jaringan
-
Piala Presiden 2026: Persija Bisa Tersingkir Meski Bantai PSMS Medan