PPP Tak Setuju Dorong DPR Gunakan Hak Interpelasi

Suara.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Hasan Husairi Lubis kurang sepakat dengan niat Koalisi Merah Putih mendorong Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Saya kurang setuju karena apa? pertama, kebijakan Presiden yang diambil, walaupun pahit, tapi sebetulnya subsidinya dialihkan untuk kebutuhan rakyat," kata Hasan kepada suara.com, Minggu (23/11/2014). 

Hasan khawatir bila niat Koalisi Merah Putih benar-benar dilaksanakan justru hanya akan menimbulkan kegaduhan politik dan kegaduhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasan lebih sepakat partai politik memberikan kesempatan kepada pemerintah menuntaskan program pengalihan subsidi harga BBM. Sebab, subsidi yang digelontorkan selama ini, kurang bermanfaat untuk rakyat secara keseluruhan.

"Kita berikan kesempatan, kebijakan ini ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Subsidi dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya," kata Hasan.

Terkait dengan isu  ada skenario untuk melakukan impeachment (pemakzulan) kepada pemerintah sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah baru-baru ini, Hasan khawatir bila langkah politik itu dilakukan, justru kontra produktif.

"Tidak usalah, kalau hanya kepentingan sesaat. Berikanlah kesempatan kepada Presiden Jokowi melaksanakan tugas  dan amanat yang telah diterimanya, apalagi dia baru seumur jagung dalam melaksanakan pemerintahan, baru sebulan lebih," katanya.

Hasan berharap ke depan pemerintah meningkatkan dialog dalam menghadapi agenda-agenda Koalisi Merah Putih. Pemerintah disarankan untuk terus menerus memberikan pengertian kepada DPR bahwa kebijakan mengalihkan subsidi BBM bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas.

"Banyak negara lain yang juga mencabut subsidi, bahkan informasinya Malaysia juga hampir melakukannya. Kalau dihitung, harga BBM kita sama dengan Malaysia," katanya.