Suara.com - Calon Ketua Umum dalam Munas IX Golkar yang diselenggarakan di Jakarta, Priyo Budi Santoso, mengimbau kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD), baik DPD I maupun DPD II, untuk tetap tenang. Karena menurutnya, posisi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sendiri masih status quo, yang artinya tidak akan terjadi penggeseran dan pemecatan terhadap kader-kader Golkar yang menduduki posisi DPD.
"Dengan demikian, maka kami umumkan kepada seluruh DPD II dan DPD I se-Indonesia untuk tetap tenang. Karena pada hari ini posisi Dewan Pimpinan Pusat status quo, alias tidak punya wewenang untuk menggeser apa pun," ungkap Ketua MKGR ini, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (6/12/2014) malam.
Priyo pun menyatakan bahwa pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya nanti kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), untuk menentukan hasil Munas mana yang sah dan tidak. Karena menurutnya, dirinya pun tidak serta-merta bisa mengatakan bahwa Munas yang diselenggarakan di Jakarta yang sah, meskipun berdasarkan konstitusi partai, Munas inilah yang lebih sesuai.
"Nanti biarkanlah pada saatnya pemerintah, negara dalam hal ini, memutuskan siapa yang paling sah dan siapa nanti sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai (Golkar). Apakah Munas Bali atau Jakarta," tambahnya.
Yang jelas, untuk beberapa waktu ke depan, sebelum adanya kepastian dari Kemenkumham yang akan ditunggu dalam jangka waktu 90 hari, pihaknya menurut Priyo, akan tetap berkantor di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi. Hal itu karena menurutnya selama ini pihaknya yang tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai pun menempati kantor tersebut.
"Kami di Slipi. Sampai hari ini kami berdelapan berkantor di Slipi," tutupnya.
Berita Terkait
-
Sari Yuliati Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
-
Mayoritas Publik Tolak Pilkada Lewat DPRD, Golkar: Mungkin Yang Dibayangkan Pilkada Model Orba
-
Rapimnas I Partai Golkar, Kader Solid di Bawah Kepemimpinan Bahlil Lahadalia
-
Akhir Pekan Ini Golkar Bakal Gelar Rapimnas, Bahas Apa?
-
Golkar: Legislator Harus Punya Kapasitas Memadai Lindungi Rakyatnya dari Bencana
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
-
Selamat Jalan Eyang Meri, Pendamping Setia Sang Jenderal Jujur Kini Beristirahat dengan Damai
Terkini
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless
-
Kewenangan Polri Terlalu Luas? Guru Besar UGM Desak Restrukturisasi Besar-Besaran
-
Keppres Adies Kadir jadi Hakim MK Sudah Diteken, Pelantikan Masih Tunggu Waktu
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Kabar Krisis Iklim Bikin Lelah, Bagaimana Cara Mengubahnya Jadi Gerakan Digital?