Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kaderisasi Gandung Pardiman optimistis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional IX di Bali yang telah memilih Aburizal Bakrie secara aklamasi sebagai ketua umum periode 2014-2019.
"Besok kami serahkan ke Kemenkumham, lengkap semua. Mulai dari hasil Munas IX Bali, kepengurusan sudah lengkap. Termasuk syarat 30 persen wanita lengkap, bahkan lebih," kata Gandung kepada suara.com, Minggu (7/12/2014).
Diminta tanggapan atas sikap kelompok Agung Laksono yang juga yakin Kemenkumham akan mengesahkan kepengurusan Munas IV di Ancol, Jakarta Utara, Gandung menilai klaim seperti itu memang gampang untuk dikatakan. Tapi, katanya, semua kembali ke realitas.
"Kalau orang ngomong kan mudah saja, tapi apakah berdasarkan fakta organisasi, fakta hukum, dan realitas di lapangan?" kata Gandung.
Lantas, Gandung mengibaratkan cucunya yang sekarang sedang belajar berbicara. Saat anak sedang belajar bicara, ia mengucapkan macam-macam hal.
"Tapi, apa iya, (kelompok Agung Laksono) seperti cucu saya itu," kata Gandung.
Gandung menekankan bahwa Munas IX di Bali adalah yang sah karena memiliki landasan hukum, berdasarkan keputusan rapimnas, serta dihadiri oleh seluruh DPD pemegang hak suara.
Sementara Munas IX di Ancol, menurut Gandung, ilegal.
"Jadi, landasan hukumnya tak ada, penyelenggara bukan DPP, jadi itu termasuk munas yang ilegal. Apapun yang nanti dihasilkan, ilegal itu. Yang sah itu Bali," kata Gandung.
Tag
Berita Terkait
-
Adies Kadir Mundur dari DPR Usai Dipilih Jadi Hakim MK, Posisinya Berpeluang Diganti Anaknya Adela
-
Adies Kadir Bukan lagi Kader, Bahlil: Golkar Sudah Wakafkan untuk Jadi Hakim MK
-
Isu Reshuffle Menguat, Sekjen Golkar: Kita Belum Dengar Info Yang Valid
-
Sari Yuliati Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
-
Gantikan Adies, Sari Yuliati Ditetapkan Jadi Wakil Ketua DPR RI dari Golkar
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
-
Selamat Jalan Eyang Meri, Pendamping Setia Sang Jenderal Jujur Kini Beristirahat dengan Damai
Terkini
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless
-
Kewenangan Polri Terlalu Luas? Guru Besar UGM Desak Restrukturisasi Besar-Besaran
-
Keppres Adies Kadir jadi Hakim MK Sudah Diteken, Pelantikan Masih Tunggu Waktu
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Kabar Krisis Iklim Bikin Lelah, Bagaimana Cara Mengubahnya Jadi Gerakan Digital?