Suara.com - Sekretaris Jenderal Idrus Marham menuding ada oknum di luar Partai Golkar yang berasal dari elit partai lain yang sengaja merusak Golkar. Dia pun takut, oknum tersebut turut merusak pemerintah.
"Karena itu, ada elite di balik partai tertentu di balik ini semua. Bukan pemerintah. Oknum ini yang mengatasnamakan pemerintah. Dan telepon pada orang-orang Golkar bahwa ini akan melawan pemerintah. Mana mungkin pemerintah yang sehat dan normal lakukan hal itu," ujar Idrus di DPR, Jakarta, Rabu (15/12/2014).
"Memang ada oknum partai tertentu yang main. Dan ini yang nanti dia mempermainkan Partai Golkar, nanti juga akan memainkan Jokowi-JK pasti begitu," tambah Idrus.
Hal itu dikatakan Idrus menunggu keputusan pemerintah lewat Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasona H Laoly tentang keabsahan dualisme partai ini. Dia pun yakin pemerintah bisa mengesahkan kepengurusan Golkar versi Munas Bali ini.
"Menkumhamnya saya tahu persis teman di Komisi II, ya pasti punya nurani dan pasti memahami aturan yang ada. Karena itu saya punya keyakinan, yang Bali yang disahkan," tegasnya.
Keyakinan Idrus ini karena semua proses Munas itu sudah sesuai prosedur dan AD/ART partai. Malah, bila Golkar versi Bali ini tidak disahkan pemerintah hal itu akan dipertanyakan rakyat.
"Karena itu saya yakin. Karena kalau keputusan pemerintahan selain dari pada itu, rakyat akan mempertanyakan," tegasnya.
Idrus menerangkan, adanya oknum di luar Partai Golkar yang turut campur terlihat dari sejumlah agenda yang dimainkan. Pertama, adanya isu tentang tidak akan langgengnya Koalisi Merah Putih (KMP) yang Partai Golkar merupakan bagiannya. Kedua, seakan-akan pemerintah mem-backup gerakan tersebut.
"Di Munas itu ditulis Tjahjo Kumolo, ada Jusuf Kalla yang akan hadir. Ini kan sangat pembodohan bagi rakyat. Kita tahu betul JK tidak akan hadir. Kita yakin betul Tjahjo tidak akan hadir karena dua tokoh ini punya akal sehat dan aturan," tegasnya.
Lalu siapa oknum tersebut? Idrus tidak mau menjawabnya.
"Nanti tahu sendiri," ujar Idrus singkat.
Tag
Berita Terkait
-
Sindir PDIP, Misbakhun Golkar: Kritik yang Disampaikan Semestinya Lebih Matang
-
Jusuf Kalla Sebut Tanah Runtuh Bukan Sekadar Film, Tapi Media Pembelajaran
-
Golkar Hormati Sikap Politik PDIP sebagai Penyeimbang: Biar Rakyat yang Menilai
-
Prabowo dan Jusuf Kalla Bertemu Tertutup di Istana
-
Jusuf Kalla Temui Prabowo di Istana, Datang Bersama Putranya
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
DPR Desak PLN Lindungi UMKM Terdampak Pemadaman Listrik, Minta Ada Kompensasi Kerugian
-
Desain Kawasan Suburban Dinilai Perparah Emisi, Mengapa?
-
Kronologi Munas Jelang Muktamar NU Ricuh, Pejabat Organisasi Pecah Pendapat
-
Massa Aksi di Balai Kota Depok Tuntut Kelanjutan Program MBG: Demi Sejahterakan Petani dan Nelayan
-
Arahan Prabowo ke Bahlil: Pastikan Pemadaman Listrik Bergilir di Pulau Jawa Tak Terulang
-
Perlawanan Terakhir Nadiem Makarim Jelang Putusan, Ini yang Akan Diungkap
-
Detik-detik Iran Batalkan Perundingan Gegara Trump Bikin Ulah, JD Vance Kena Getahnya
-
KPAI Sesalkan Pelibatan Siswa dalam Aksi Dukung MBG di Batam: Itu Eksploitasi dan Manipulasi Anak!
-
Prabowo ke Jawa Timur, Hadir Peresmian Jalan dan Penutupan Munas NU
-
Legislator PDIP Kritik Ekspansi Bioskop: Jangan Sampai Jadi Risiko Baru bagi Industri Film