Suara.com - Sekretaris Jenderal Idrus Marham menuding ada oknum di luar Partai Golkar yang berasal dari elit partai lain yang sengaja merusak Golkar. Dia pun takut, oknum tersebut turut merusak pemerintah.
"Karena itu, ada elite di balik partai tertentu di balik ini semua. Bukan pemerintah. Oknum ini yang mengatasnamakan pemerintah. Dan telepon pada orang-orang Golkar bahwa ini akan melawan pemerintah. Mana mungkin pemerintah yang sehat dan normal lakukan hal itu," ujar Idrus di DPR, Jakarta, Rabu (15/12/2014).
"Memang ada oknum partai tertentu yang main. Dan ini yang nanti dia mempermainkan Partai Golkar, nanti juga akan memainkan Jokowi-JK pasti begitu," tambah Idrus.
Hal itu dikatakan Idrus menunggu keputusan pemerintah lewat Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasona H Laoly tentang keabsahan dualisme partai ini. Dia pun yakin pemerintah bisa mengesahkan kepengurusan Golkar versi Munas Bali ini.
"Menkumhamnya saya tahu persis teman di Komisi II, ya pasti punya nurani dan pasti memahami aturan yang ada. Karena itu saya punya keyakinan, yang Bali yang disahkan," tegasnya.
Keyakinan Idrus ini karena semua proses Munas itu sudah sesuai prosedur dan AD/ART partai. Malah, bila Golkar versi Bali ini tidak disahkan pemerintah hal itu akan dipertanyakan rakyat.
"Karena itu saya yakin. Karena kalau keputusan pemerintahan selain dari pada itu, rakyat akan mempertanyakan," tegasnya.
Idrus menerangkan, adanya oknum di luar Partai Golkar yang turut campur terlihat dari sejumlah agenda yang dimainkan. Pertama, adanya isu tentang tidak akan langgengnya Koalisi Merah Putih (KMP) yang Partai Golkar merupakan bagiannya. Kedua, seakan-akan pemerintah mem-backup gerakan tersebut.
"Di Munas itu ditulis Tjahjo Kumolo, ada Jusuf Kalla yang akan hadir. Ini kan sangat pembodohan bagi rakyat. Kita tahu betul JK tidak akan hadir. Kita yakin betul Tjahjo tidak akan hadir karena dua tokoh ini punya akal sehat dan aturan," tegasnya.
Lalu siapa oknum tersebut? Idrus tidak mau menjawabnya.
"Nanti tahu sendiri," ujar Idrus singkat.
Tag
Berita Terkait
-
Jadi Buron Kasus Pencemaran Nama Baik JK, Kejagung Buru Silfester Matutina
-
MK Tolak Gugatan Pilgub Papua, Begini Reaksi Golkar
-
Golkar Usul Pengendalian Medsos Lewat SIM Card, Bukan Batasi Akun
-
Api Kembali Membara: Habib Rizieq Serukan Umat Tangkap dan Seret Silfester Matutina ke Kejaksaan!
-
Benarkah Puteri Komarudin Jadi Menpora? Misbakhun: Mudah-mudahan Jadi Berkah
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
Terkini
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama