Suara.com - Ketua Komisi III DPR Aziz Syammsudin menyebut penanganan kasus narkotika bukan hanya di tingkat rehabilitasi. Menurutnya, perlu adanya penuntasan peredaran narkoba di tingkat hulu.
Cara ini, kata Azis, lebih baik ketimbang merehabiltasi ketergantungan narkoba untuk memutus mata rantai peredaran narkoba itu sendiri.
"Banyaknya masalah peredaran narkoba yang harus dituntaskan baik dari hulu hingga hilir yang harus diselesaikan," kata Azis yang memimpin rombongan Komisi III DPR usai melakukan kunjungan ke Balai Besar Rehabilitasi, Lido, Bogor, Jawa Barat, Senin (22/12/2014).
Azis menyatakan, eksekusi terhadap bandar narkoba juga perlu ditegakan. Sebab, masih banyak tahanan narkoba yang menjalankan bisnis narkoba di dalam penjara.
"Penegakan law inforcement pada bandar narkoba yang sudah diputus dan dieksekusi sehingga memutus mata rantai bagi mereka yang menjalankan bisnis di dalam penjara dan tidak menjangkit narapidana lain," tegasnya.
Selain itu, pemerintah diharapkan juga mampu menjalankan sistem yang terintegrasi antara seluruh aparatur penegak hukum baik di tingkat kota/kabupaten, hingga provinsi, untuk pencegahan adanya peredaran narkoba.
"Jadi jangan BNN hanya menampung, tapi proses peredarannya tidak ditindaklanjuti," kata dia.
Azis yang memimpin rombongan ini melakukan kunjungan bersama sejumlah anggota Komisi III DPR. Hadir dalam kunjungan ini, di antaranya, Ruhut Sitompul (Partai Demokrat), Hazrul Azwar (PPP), Dossy Iskandar (Hanura), Sareh Wiyono (Gerindra), Daeng Muhammad (PAN), dan Wihadi Wiyanto (Gerindra).
Berita Terkait
-
Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
-
Kasus Kematian Janggal Arya Daru, Komisi III DPR Desak Polisi Buka Kembali Penyelidikan
-
Komisi III DPR Loloskan 10 Calon Hakim Agung, Hakim yang Vonis Mati Ferdy Sambo Ditolak
-
Nasib 16 Calon Hakim Agung Ditentukan Besok, Komisi III DPR Gelar Rapat Pleno
-
Masih Sebatas Usulan, Menteri HAM Ternyata Belum Sampaikan ke DPR soal Lapangan Demo
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
Terkini
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!