Suara.com - PDI Perjuangan terancam mengalami pembusukan apabila kalangan internal partai tidak bisa memodernisasi diri dan tetap memaksakan Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum seumur hidup.
"Imbas politiknya, lama-lama PDI-P menjadi busuk apabila tidak bisa memodernisasi internal dengan tetap mengusung Megawati (sebagai ketua umum kembali, red.)," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago, Sabtu (10/1/2015) pagi.
Pangi menilai modernisasi di internal PDI-P mungkin bisa terganggu apabila partai itu tetap "ngotot" memaksakan Megawati menjadi ketua umum seumur hidup. Menurut dia, Megawati adalah ketua umum terlama di Indonesia dan hal tersebut menjadi catatan penting terkait dengan regenerasi kepemimpinan partai.
"Partai politik sebagai pilar demokrasi, namun jangan sampai partai bergeser tidak terkendali menjadi oligarki," ujarnya.
Dia merujuk pendapat ilmuan politik Robert Dahl, yang mengingatkan indikator demokrasi misalnya memastikan berjalannya rotasi kekuasaan, rekruitmen terbuka dan akuntabilitas. Parpol, ujarnya, sering memaksa negara menjadi demokratis namun terkadang partai sendiri membangun oligarki kepartaian.
"Wajah parpol demokrasi namun praktiknya sangat oligarki, jangan sampai partai seperti perusahaan yang memiliki saham. Partai tidak boleh menajdi milik sekelompok golongan," katanya.
Pangi juga merujuk pendapat ilmuan politik Robert Micheil yang melihat peran elite dalam partai politik "hukum besi oligarki" yang dapat muncul dalam suatu partai politik yang semakin maju dan semakin besar organisasinya. Menurut dia, di parpol apapun selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mendiktekan kepentingan sendiri.
"Seringkali pemimpin partai lebih menyuarakan kepentingan pribadi dan memanipulasi atas nama kepentingan partai, tujuan memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik agar bisa melaksanakan kebijaksanaan partai," katanya.
Namun dia mengapresiasi sikap kenegarawanan Megawati menunjuk Joko Widodo maju menjadi calon presiden dalam Pemilu Presiden 2014. Hal itu, katanya, sebagai membanggakan dalam melakukan modernisasi kepartaian, yaitu mengajukan calon presiden bukan dari trah Soekarno.
"Pascapemilu 2009, seharusnya menjadi titik balik modernisasi partai politik," katanya.
Menurut Pangi, partai politik di Indonesia pada awal era reformasi masih tergantung pada sosok figur tokoh sentral, seperti Amin Rais, Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono, Wiranto, dan Prabowo Subianto. Namun, katanya, seharusnya parpol tidak lagi tergantung sepenuhnya pada kharisma figur tokoh sentral, tetapi bergantung pada sistem parpol yang dibangun secara modern dan hal itu yang sedikit terlupakan. (Antara)
Berita Terkait
-
Megawati di Hari Kartini: Terus Ajarkan Semangat Perjuangan Agar RI Terbebas dari Ketidakadilan
-
Hasto PDIP: Kritik ke Jokowi Dulu Ternyata Benar, Prabowo Jangan Antikritik
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
Terkini
-
Jalur Perdagangan Selat Hormuz Ditutup Donald Trump Membuat Posisi Diplomasi Iran Semakin Terjepit
-
Peduli Kesehatan Perempuan Indonesia, Pertamina Perluas Akses Deteksi Dini Kanker Payudara
-
RUU PPRT Dipercepat, Pemerintah Tegaskan Hak Pekerja Rumah Tangga
-
Kemnaker Salurkan Rp32,25 Miliar untuk Percepat Pemulihan Ekonomi di Sumut dan Aceh
-
Diduga Ada Main Mata Dana CSR, KPK Telusuri Uang Panas di Lingkungan Pemkot Madiun
-
Wamenaker: Kompetisi Teknisi Digital Jadi Pintu Perluas Lapangan Kerja
-
Anne Hathaway Ucapkan Insya Allah Saat Bahas Sekuel The Devil Wears Prada 2
-
Komnas Perempuan: UU PPRT Bongkar Akar Diskriminasi Kerja Domestik
-
Tragis! Suami Tewas Dipalu Istri Usai Cekcok Rumah Tangga di Vietnam
-
Modus 'Plotting' Pegawai dan Pengondisian Lelang: KPK Bongkar Peran Perusahaan Keluarga Fadia Arafiq