Suara.com - Pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menduga upaya kriminalisasi terhadap Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini dilakukan untuk mengamankan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dari dugaan keterlibatan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Kriminalisasi KPK ini diduga untuk mengamankan Megawati dari jeratan kasus BLBI oleh KPK yang telah memanggil beberapa menteri saat Megawati menjabat sebagai Presiden, seperti Rizal Ramli dan Rini Soemarno," kata Igor dihubungi dari Jakarta, Selasa (27/1/2015).
Dia mengatakan, KPK telah memulai penyelidikan BLBI saat Antasari Azhar menjadi ketua KPK. Sejak itu upaya kriminalisasi terhadap KPK terus berlanjut sampai saat ini.
Igor menjelaskan ada beberapa indikasi yang seolah mengonfirmasi dugaan tersebut. Pertama adalah fakta bahwa pengangkatan Kabareskim Budi Waseso yang bernuansa politik karena dia merupakan loyalis Komjen Pol Budi Gunawan yang dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati.
"Itu lah mengapa dia (Budi Waseso) dinilai kurang patuh pada instruksi Wakapolri (dalam hal penangkapan komisioner KPK Bambang Widjojanto)," terang Igor.
Indikasi kedua, Ketika Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK, Budi Waseso justru mengatakan bahwa ada pengkhianat di dalam tubuh Mabes Polri.
"Apalagi Budi Waseso mengatakan itu ketika baru saja menjabat Kabareskim, yang pelantikannya dilakukannya secara tertutup di Gedung utama Mabes Polri," jelas dia.
Indikasi ketiga, Budi Waseso belum pernah menjelaskan kepada masyarakat alasan dan cara penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, pascapenetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, yang dinilai ganjil.
Indikasi keempat, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pernah mengimbau Budi Waseso untuk segera melaporkan harta kekayannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK, tetapi tidak beberapa lama Bambang Widjojanto justru ditangkap aparat Bareskim pimpinan Budi Waseso atas tuduhan kesaksian palsu Pilkada Kotawaringin lima tahun silam.
Indikasi kelima, ada kecenderungan dari Budi Waseso untuk mengganti para bawahannya dengan mereka-mereka yang sejalan dengan kepentingannya.
"Semua hal itu diduga untuk mengamankan Megawati," kata dia. (Antara)
Berita Terkait
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!