Jelang Pemilihan Ketum Demokrat, Tak Mungkin Tanpa Pakai Uang

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mengungkapkan ada ongkos yang harus dikeluarkan kandidat menjelang kongres pemilihan ketua umum partai.

"Tidak mungkin kalau tidak ada pengeluaran uang. Itu namanya cost politik," kata Mubarok kepada suara.com, Minggu (8/2/2015). Mubarok mengatakan hal ini ketika ditanya apa antisipasi agar proses pemilihan ketua umum Partai Demokrat yang rencananya digelar Mei 2015 nanti berjalan bersih dan bebas dari sogok menyogok.

Ketika ditanya cost politik itu untuk apa saja, Mubarok mengatakan biasanya untuk uang transportasi para delegasi untuk mengikuti acara-acara rapat.

"Rp1 juta sampai Rp5 juta, itu masih wajar-wajar saja," kata salah satu kader yang disebut-sebut masuk bursa calon ketua umum Partai Demokrat.

Mubarok mengungkapkan biaya semacam itu, biasanya yang mengeluarkan bukan kandidat, melainkan sudah diurus oleh orang-orang yang mendukung menjadi ketua umum.

"Yang menyerahkan juga bukan kandidat, tapi pendukung. Kandidat biasanya tidak tahu menahu," katanya.

 

Mubarok mengatakan yang tidak boleh dilakukan dalam proses pemilihan ketua umum ialah sogok menyogok.

Terkait kasus ongkos politik di Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010 yang kemudian dimenangkan oleh Anas Urbaningrum, Mubarok mengakui itu memang ada.

"Sesungguhnya, kasus Kongres Demokrat itu sangat kecil dibanding kongres di partai lain. Tetapi, politicking-nya yang sangat tinggi terhadap hal itu," kata Mubarok yang waktu itu menjadi ketua pemenangan Anas. "Uang itu sangat kecil. Jadi terlalu banyak info dari Nazaruddin yang diungkapkan."