Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan, ada dua lokasi alternatif yang akan dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kongres yang rencananya akan dilaksanakan Maret 2015. Kedua tempat itu adalah Bali dan Surabaya.
"Jadi ada dua pilihan, yakni Bali dan Surabaya," kata Agus, saat menghadiri acara konsolidasi pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat se-NTB, dalam rangka pilkada dan jelang Kongres Partai Demokrat 2015, di Mataram, Jumat (30/1/2015).
Menurut Agus, pertimbangan dipilihnya kedua lokasi tersebut, karena tersedianya sarana-prasarana untuk pelaksanaan kongres, seperti transportasi, penginapan dan ruang pertemuan.
"Ini lebih kepada persoalan mobilitas, sehingga kami memilih kedua wilayah itu. Bukan berarti di NTB tidak bisa, karena kami juga yakin di tempat ini juga banyak hotel. Cuma transportasi yang belum seperti kedua daerah itu," jelasnya.
Sementara itu, terkait waktu pelaksanaan kongres, menurut Agus, DPP Demokrat telah memutuskan jika tidak ada halangan akan dilaksanakan Maret 2015.
"Ini ancar-ancar kita akan laksanakan di pertengahan bulan Maret 2015. Dan pelaksanaan agak dipercepat, karena juga berkaitan dengan pelaksanaan pilkada 2015," jelasnya.
Lebih jauh, Agus menambahkan bahwa percepatan pelaksanaan kongres tersebut dimaksudkan agar tidak mengganggu konstelasi pilkada yang akan diselenggarakan tahun 2015.
"Saya ditugasi keliling Indonesia ini terkait persiapan kongres. Makanya, kita ingin memastikan nantinya kongres bisa berjalan dengan kondusif dan sempurna," ujarnya.
Sementara terkait dukungan di kongres nanti, Agus mengklaim seluruh pemegang mayoritas suara di kongres, yakni DPD dan DPC, masih menginginkan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) kembali memimpin Partai Demokrat.
"Nanti apa yang menjadi komitmen DPD dan DPC di NTB, akan saya sampaikan ke DPP, bahwa NTB siap mendukung SBY sebagai Ketum dan memenangkan Demokrat di Pemilu 2019," katanya, sambil mengaku bahwa dalam konsolidasi itu pun SBY menitip pesan agar jangan ada sampai "pemaksaan". [Antara]
Berita Terkait
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Beda Sikap Soal Ambang Batas Parlemen: Demokrat Masih Mengkaji, PAN Tegas Minta Dihapus
-
SBY Khawatir PD III, Pakar UMY Beberkan Bahaya Nyata yang Mengintai Indonesia
-
Dunia Diambang Perang Dunia III, Situasinya Kini Mirip Jelang Perang Dunia I dan II
-
Mendedah Alasan Demokrat Putar Haluan Buka Pintu Pilkada Lewat DPRD
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Usut Manipulasi Pajak, Kejagung Tunggu Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP
-
Kemenkes Bangun 66 RS Tipe C di Daerah Terpencil, Apa Saja Fasilitas Canggihnya?
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi