Pemerintah Didesak Kaji Ulang Penetapan Hari Pers Nasional

Suara.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak pemerintah mengkaji ulang Hari Pers Nasional yang diperingati setiap 9 Februari demi pelurusan sejarah. Ketua AJI Indonesia, Suwarjono, dalam siaran pers yang diterima Senin (9/2/2015), mengatakan peringatan Hari Pers Nasional setiap 9 Februari itu sesungguhnya adalah hari kelahiran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

"Tidak tepat menyebutkan hari lahir organisasi wartawan dijadikan tonggak sejarah Hari Pers Nasional," kata Suwarjono.

AJI Indonesia juga mendesak pemerintah agar membatalkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 yang menjadi dasar penetapan Hari Pers Nasional. Menurut dia, pengkajian dan pelurusan sejarah pers nasional adalah hal penting agar publik tidak bingung dengan perkembangan pers di Indonesia.

"Sejarah pers Indonesia tidak dimulai dari lahirnya PWI pada 1946. Apalagi saat Orde Baru, organisasi ini justru menjadi bagian dari rezim yang mengekang kebebasan pers," tegas Suwarjono.

Dia mengatakan, kebangkitan pers nasional sudah berlangsung sejak ratusan tahun sebelumnya lahirnya PWI. Pada kurun 1774 hingga 1746 terbit koran "Bataviasche Nouvelles" di Jakarta. Selanjutnya, pada 1900, Abdul Rivai menerbitkan koran berbahasa Melayu, yakni Pewarta Wolanda. Dua tahun setelahnya, Abdul Rivai kembali menerbitkan koran berbahasa Melayu, yakni Bintang Hindia. Berikutnya koran Medan Prijaji yang diterbitkan oleh Tirto Adhi Surjo pada 1 Januari 1907.

Suwarjono melanjutkan, apabila merunut organisasi jurnalis sebagai patokan kelahiran Hari Pers Nasional maka PWI bukan organsasi wartawan pertama di Indonesia.

Pada 1914, Mas Marco Kartodikromo lebih dahulu mendirikan Inlandsche Journalisten Bond (IJB). Organisasi wartawan lainnya adalah Sarekat Journalist Asia (1925), Perkumpulan Kaoem Journalist (1831), dan Persatoean Djoernalis Indonesia (1940).

Dia mengatakan, banyak ahli sejarah memiliki versi berbeda terkait dengan kelahiran pers nasional yang masih sangat layak diperdebatkan dan didiskusikan lebih lanjut.
"Jadi Hari Pers Nasional layak dikaji ulang," tegas Suwarjono.

Hari Pers Nasional 2015 sendiri diperingati di Batam dengan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Dewan Pers Bagir Manan, dan sejumlah tokoh lainnya. (Antara)