Suara.com - DPP Partai Golongan Karya, Rabu (11/2/2015), menyelenggarakan sidang perdana Mahkamah Partai Golkar terkait sengketa kepengurusan partai antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono di kantor DPP Jalan Nely Murni, Slipi, Jakarta Barat.
Sidang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Partai, Muladi, dengan anggota Andi Mattalatta, HAS Natabaya, dan Djasri Marin.
Sidang yang awalnya diagendakan mulai pukul 10.00 WIB, mundur dan baru dimulai pukul 11.25 WIB, tanpa dihadiri oleh pihak termohon yaitu pengurus hasil Musyawarah Nasional IV di Bali: kelompok Aburizal Bakrie.
Sementara para pengurus partai hasil Musyawarah Nasional IV di Jakarta, seperti Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Yorrys Raweyai, Leo Nababan, dan Agun Gunandjar, sudah hadir di sidang.
Hingga berita ini diturunkan sekitar jam 12.00 WIB, sidang sedang berlangsung.
Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak gugatan yang diajukan kubu Agung Laksono dan penyelesaian sengketa kepengurusan Partai Golkar diserahkan kepada internal partai, yakni Mahkamah Partai Golkar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya