Suara.com - Gerakan "Coin for Australia" (Koin untuk Australia) yang mengatasnamakan Koalisi Pro Indonesia menyerukan kepada masyarakat untuk lebih peduli pada harga diri bangsa Indonesia.
"Jangan mau harga diri kita ditawar oleh Tony Abbott (Perdana Menteri Australia)," ujar koordinator aksi Andi Sinulingga di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (22/2/2015).
Dalam aksi turun ke jalan di Car Free Day tersebut, ia menjelaskan bahwa koin-koin tersebut digunakan untuk membayar atas komentar Tony Abbott yang menyinggung bangsa Indonesia, khususnya terkait tragedi Tsunami Aceh.
"Sejumlah bantuan uang dari Australi ketika tsunami tidak akan bisa membeli harga diri bangsa Indonesia," kata Andi.
Ia juga menginginkan hukuman mati kepada warga Australia yang terbukti bersalah terkait kasus narkoba tetap dilaksanakan.
Sebelumnya, secara tidak diduga PM Abbott kembali meminta pembatalan eksekusi sambil mengungkit tentang pemberian bantuan oleh Australia kepada Indonesia saat terjadi tsunami Aceh pada 2004.
"Jangan lupa beberapa waktu lalu ketika Indonesia dilanda tsunami, Australia mengirimkan bantuan satu miliar dolar. Kami juga mengirimkan pasukan untuk bantuan kemanusiaan," kata Abbott.
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menanggapi dengan mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengerti posisi Pemerintah Australia yang berupaya membela hak warga negaranya yang akan menjalani hukuman mati.
Namun, Menlu menegaskan bahwa hukuman mati itu murni merupakan masalah penegakan hukum di Indonesia dan tidak ditujukan kepada negara, bangsa, maupun warga negara tertentu.
"Kami mengerti posisi Pemerintah Australia untuk menunjukkan kehadiran bagi warga negaranya. Walaupun kami mengerti posisi Pemerintah Australia, harus digarisbawahi bahwa (hukuman mati) ini murni masalah penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa," kata Menlu Retno. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka