Diusulkan Dapat UPS Rp4,2 M, Camat Kebon Jeruk Bingung Tempatnya

Suara.com - Camat Kebon Jeruk Agus Triono mengaku kaget atas munculnya pos anggaran pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS ) atau alat penyimpan daya sementara di dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah tahun 2015 vesi DPRD untuk kantor Kecamatan Kebon Jeruk. Pasalnya, Agus merasa tidak pernah mengajukan pengadaan barang tersebut.

"Di Kebon Jeruk nggak ada anggaran itu. Kita tidak mengusulkan," kata Agus ketika dihubungi suara.com, Selasa (3/3/2015).

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan bahwa dana siluman pembelian alat UPS tidak hanya muncul di pos Dinas Pendidikan, melainkan juga muncul untuk sejumlah kecamatan yang nilainya Rp 4.220.000.000 tiap kecamatan.

Agus malah bingung kalau nanti sampai datang alat tersebut, dimana lokasi untuk menyimpannya, mengingat kantor kecamatan tidak memiliki ruangan khusus untuk itu.

"Nah, kita bingung lagi nempatinnya, karena itu kan harus ruangan khusus, kantor kita nggak didesain untuk ruangan itu. Kantor kecamatan belum siap untuk itu," katanya.

Agus menambahkan Kecamatan Kebon Jerok belum membutuhkan UPS karena pasokan listrik di sini sudah baik. Terkadang, listrik memang byar-pet, tapi hal tersebut sudah diatasi dengan adanya genset.

"Listrik cukuplah, nggak kurang dan nggak melebihi kapasitas (alat yang ada). Komputer kita ada cukup banyak 25-30 unit. Cukup untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat," tambahnya.

Agus mengungkapkan pagu anggaran Kecamatan Kebon Jeruk sekitar Rp5,9 miliar. Daripada untuk belanja alat UPS yang nilainya empat miliar rupiah lebih, lebih baik dialokasikan untuk pembangunan di sektor lain.

"Kalau melihat kebutuhan mending untuk infrastruktur, jalan, saluran, penghijauan, itu yang dibutuhkan masyarakat. Sampai saat ini (UPS) belum terlalu urgent-lah," kata dia.

Seperti diketahui, saat ini ramai diberitakan adanya dana siluman di APBD 2015 versi DPRD sebesar Rp12,1 triliun. Dana ini ditemukan Ahok setelah mencocokkan APBD pemerintah dengan yang sudah disahkan DPRD.