APBD DKI Belum Cair, Dewan Kesenian Jakarta Berutang

Suara.com - Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) ikut merasakan dampak tidak kunjung disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 DKI Jakarta. Pencairan anggaran hibahnya molor.

Akibatnya, DKJ harus mencari pinjaman dana untuk biaya operasional dan sebagian program kegiatan. Sumber pinjaman dana itu dari berbagai pihak.

"Jadi pinjaman itu tanpa anggunan. Dari yang tahu seni. Dan bukan pinjaman bank, karena kita nggak bisa dapat pinjaman bank. Kita bukan unit usaha," kata Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Irawan Karseno kepada suara.com, Selasa (10/3/2015).

DKJ harus menutupi kebutuhan program kesenian sampai Rp 130 juta tiap bulan. Sampai Febuari kemarin, DKJ sudah meminjam uang Rp 260 juta.

"Itu untuk operasional saja," tegas Irawan. Sementara untuk menggaji staf dan karyawan DKJ menunggu anggaran hibah DKI sebesar Rp 5 miliar pertahun turun.

Selain itu, DKJ belum bisa membuat program kesenian selama Januari dan Febuari kemarin. Bisa dibayangkan, kata pelukis itu, jika pengesahan APBD 2015 terus molor.

"Januari dan Febuari kemarin nggak ada program. (Acara Seni Lawan Korupsi itu?) Itu sumbangan semua dananya. Dari teman-teman yang tahu seni aja," jelas dia.

Anggaran seret DKJ

Namun terlepas dari molornya APBD 2015 DKI Jakarta, lanjut Irawan, setiap tahun DKJ memang seret anggaran. Sampai sekarang DKJ masih mengandalkan dana hibah atau sumbangan dari Pemprov DKI. Dana hibah itu nilainya tidak pasti.

"Namanya sumbangan, yah kalau mau kasih syukur, kalau nggak yah bagaimana?" jelas dia.

Rata-rata tiap tahun, anggaran DKJ keluar di sekitar April. "Itu kalau pengesahannya normal yah, sebelum Desember," jelas dia.

Kata dia, hibah Rp 5 miliar pertahun itu pun masih kurang. Setidaknya untuk membuat program kesenian, DKJ membutuhkan anggaran sampai Rp 20 miliar. Untuk mempunyai dana sebesar itu, DKJ harus diubah strukturnya menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT ini mempunyai hak mengajukan anggaran. Hanya saja sebagian kalangan di DKJ tidak setuju DKJ dijadikan UPT.

"Karena otomatis akan diisi PNS. Sebagian meragukan PNS untuk di kesenian," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberikan waktu Pemprov dan DPRD DKI untuk berunding soal kebuntuan pembahasan APBD 2015. Waktunya 7 hari kerja setelah 13 Maret. Jika tidak semua program dan pelayanan publik di Jakarta bisa terganggu.

Selambat-lambatnya 23 Maret besok sudah ada keputusan dan anggaran APBD bisa cair. Ahok dan DPRD berkonflik soal draft APBD 2015. Perseteruan semakin runcing saat Ahok melaporkan adanya dugaan dana siluman dalam APBD sebesar Rp12,1 triliun.