Suara.com - Indonesia bukan satu-satunya negara yang masih menerapkan eksekusi hukuman mati. Pakistan juga menjadi salah satu negara yang masih menerapkan hukuman tersebut.
Moratorium hukuman mati dicabut setelah Taliban menyerang sebuah sekolah dan membantai ratusan orang pada tahun lalu. Pejabat Menteri Dalam Negeri di Pakistan mengungkapkan, ada 8.000 narapidana yang akan menjalani eksekusi hukuman mati pada tahun ini.
Permohonan grasi 8.000 narapidana itu sudah ditolak dan tinggal menunggu pelaksanaan hukuman gantung. Sejak mencabut moratorium hukuman mati pada Desember tahun lalu, Pakistan sudah menggantung 24 narapidana.
Awalnya, moratorium hukuman mati dicabut hanya untuk narapidana dalam kasus terorisme. Namun, kini bukan hanya narapidana kasus terorisme yang akan menjalani eksekusi hukuman mati.
Pejabat Pakistan mengklaim, ada 1.000 permohonan grasi yang sudah ditolak. Sebelum mencabut moratorium hukuman mati, tidak ada warga sipil yang dihukum gantung di Pakistan sejak 2008. (News.com.au)
Berita Terkait
Terpopuler
- Karawang di Ujung Tanduk Sengketa Tanah: Pemerintah-BPN Turun Gunung Bahas Solusi Cepat
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 6 Oktober 2025, Banjir Ribuan Gems dan Kesempatan Klaim Ballon d'Or
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga Mulai Rp6 Jutaan, Ramah Lingkungan dan Aman Digunakan saat Hujan
Pilihan
-
Waketum PSI Dapat Tugas dari Jokowi Usai Laporkan Penyelewengan Dana PIP
-
Ole Romeny Diragukan, Siapa Penyerang Timnas Indonesia vs Arab Saudi?
-
Wasapada! Trio Mematikan Arab Saudi Siap Uji Ketangguhan Timnas Indonesia
-
Panjatkan Doa Khusus Menghadap Kabah, Gus Miftah Berharap Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia
-
Profil PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP): Emiten Resmi Dicaplok ASII
Terkini
-
Anak Buah Masuk Penjara Gegara Pasang Patok, Dirut PT WKM Pasang Badan: Saya yang Bertanggung Jawab
-
Anak Riza Chalid Hadapi Sidang Korupsi Pertamina, Pengacara Bantah Keterlibatan Kliennya
-
Gema Adzan Sang Ayah di Reruntuhan Ponpes Al Khoziny, Ikhlas Melepas Anaknya Syahid
-
Harapan Akhir Tahun Pekerja Online, Rieke Minta Kado Spesial Perpres Perlindungan dari Prabowo
-
Sidang Praperadilan Nadiem Makariem, Hotman Paris Cecar Ahli Hukum Soal Kerugian Negara
-
Yayat Supriatna Sebut Pembangunan Infrastruktur Pangan Bukan Domain Pemerintah
-
Revisi UU Ketenagakerjaan Jadi Kunci Nasib Pekerja Digital, Rieke Diah Pitaloka: Mari Kawal Bersama
-
Gubernur Pramono Tolak Atlet Israel, Menlu 'Lempar Bola' ke Persani dan Imigrasi
-
Bantah Menteri Pigai, Komnas HAM Tegaskan Kasus Keracunan MBG Adalah Pelanggaran Hak Asasi
-
Gus Yasin Buka Kartu: 'Dalang' Islah PPP Ternyata Caleg, Istana Tak Ikut Campur