Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Haji Lulung) menuding balik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sempat mengatakan ada upaya DPRD ingin agar rapat pamungkas pembahasan APBD 2015 deadlock alias buntu.
"Siapa yang mau deadlock sebenernya? Ini udah ada tanda-tanda. Yang ngomong deadlock duluan siapa kemarin? Artinya memang konspirasi mau deadlock," ujar Lulung sindir Ahok di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (20/3/2015).
Sindiran itu terlontar, ketika anggota dewan yang merupakan tim Badan Anggaran (Banggar) hingga sore ini belum menerima hasil printout atau hard copy anggaran yang telah di input ke dalam sistem e-budgeting oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Sekarang gimana mau bahas kalau bahas kalau rincian belum ditempat kita. Gua udah deh jangan hard copy, soft copy aja. Dia bilang banyak bisa lima screen. Kan ada inputnya, kita lihat yang tambah kurang mana? Siapa yang nyebrang ketauan duit tu," kesal Lulung,
"Gimana mau bahas kalo rincian ga dikasih. Anak buah kita sudah nunggu dari jam 3. Udah kita kesel, kita panggil Sekda (Saefullah), (dia bilang) katanya hard copy beres jam 7. Jam 11 bisa dikasih, sejam disuruh evaluasi. Gimana? Ini bukti yang mau deadlockin siapa?" serunya lagi.
Politisi PPP itu mengungkapkan pihaknya pesimis bisa melakukan pembahasan secara optimal apabila TAPD baru memberikan hasil hard copy pada pukul 19.00 WIB malam nanti.
"Mana mungkin 5 jam pembahasan, yang ada harusnya tadi jam 2 mulai kita lembur sampai jam 10. Kejawab ini yang pingin deadlock siapa. Disetting deadlock. Masak dari hari gini hardcopy belum dikasih," tambah Lulung.
Untuk diketahui, eksekutif-legislatif hanya memilik hari ini sebagai hari terakhir untuk membuat keputusan terhadap hasil evaluasi Kemendagri atas APBD DKI 2015.
Jika dalam kurun waktu tersebut pembahasan berujung buntu, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berhak menerbitkan Peraturan Gubernur yang menyebut tahun inimenggunakan pagu APBD Perubahan DKI yaitu Rp72,9 triliun.
Padahal, pagu tahun ini Rp73,08 triliun, sehingga beberapa poin harus direvisi guna menyesuaikan pagu tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123