Suara.com - Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa), organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengaku menyiapkan tim siber untuk menghadang penyebaran ideologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) melalui dunia maya.
"Kita sudah konsolidasikan anggota kita, terutama dari kalangan pemuda dan mahasiswa yang melek teknologi, untuk menghadapi ISIS di (dunia) cyber," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Garda Bangsa, Abdul Malik Haramain, di sela-sela peringatan ulang tahun ke-16 Garda Bangsa di Jakarta, Jumat (27/3/2015) malam.
Malik mengatakan, penyebarluasan paham radikal ISIS melalui dunia maya dan media sosial, memang sudah sangat masif dan tidak boleh didiamkan. Itu jika pemerintah tidak ingin banyak warga Indonesia, terutama generasi muda, yang terseret gerakan radikal asal Timur Tengah itu.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sendiri merilis bahwa pada tahun 2014, teridentifikasi sekitar 9.800 website yang mempropagandakan terorisme.
"ISIS yang berbahaya bukan hanya gerakannya, tetapi juga paham keagamaannya yang mengatasnamakan Islam namun justru mencoreng Islam," sambung Malik.
Menurut anggota Komisi II DPR RI itu pula, setiap elemen bangsa yang cinta NKRI, memiliki kewajiban untuk membendung pengaruh ISIS yang menurut berbagai laporan sudah memiliki pengikut di Tanah Air.
"Salah satu peran yang bisa dilakukan adalah dengan melawan ideologi yang mereka sebarkan, termasuk lewat internet. Untuk gerakan fisik, tentu itu ranah aparat keamanan," katanya.
Malik mengatakan, Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa telah menginstruksikan jajarannya di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mewaspadai gerakan maupun paham ISIS di daerah masing-masing secara aktif.
"Aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terpengaruh, baik melalui kegiatan di lapangan, maupun lewat media siber. Juga aktif melaporkan ke aparat keamanan, jika mengetahui hal-hal yang mencurigakan," katanya.
Sementara kepada aparat keamanan, Garda Bangsa berharap agar meningkatkan upaya untuk mencegah berkembangnya ISIS, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
"Dalam kasus ISIS ini, tentu kewenangan aparat keamanan lebih besar daripada masyarakat sipil. Itu yang harus dioptimalkan, termasuk kekuatan intelijen," tandasnya. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Gus Kikin Pimpin PBNU, Antara Satire 'Salah Dalil' hingga Guyon 'PWNU Jatim Cabang Jakarta'
- Persib Bandung vs Seoul FC dan Melbourne Victory, Mariano Peralta Kirim Psywar
- 8 Sepatu Jalan untuk Komuter KRL dan MRT yang Empuk dan Awet
- 9 Pilihan HP Infinix RAM 8GB Kelas Entry Level Harga Rp1-3 Jutaan
- Kulkas Merek Apa yang Tidak Ada Bunga Es? Ini Pilihan dan Tips agar Tak Salah Beli
Pilihan
-
Sudah dari 2023, 'Nyelang' Jadi Napas Warga Pesisir Cilincing Demi Dapatkan Air Bersih
-
Dikepung Asap Karhutla, Pesawat Menhut Raja Juli Antoni Gagal Mendarat di Pontianak
-
Santap Siang Bareng di Rusia, Prabowo Minta Maaf ke Putin Karena Hal Ini
-
Dua Bus Transjakarta Tubrukan di Pancoran, Benarkah Sopir Mengantuk karena Cuti Duka Ditolak?
-
Bikin Cemas! Pesawat Garuda Indonesia Pecah Ban Angkut 156 Penumpang
Terkini
-
Karhutla Masuk Area Konsesi, Lebih dari 10 Perusahaan Perkebunan Sumsel Diminta Klarifikasi
-
FT Timnas Indonesia U-20 vs Laos: Zahaby Gholy Cetak Brace, Garuda Muda Puncak Klasemen
-
Donald Trump Bantah Rencana Ganti Nama Selat Hormuz dengan Namanya Sendiri
-
Kebakaran Renggut Nyawa 3 Pekerja, PT Evyap Beri Bantuan dan Evaluasi Operasional
-
Karhutla Sumsel Terus Berulang, Ketimpangan Agraria Kembali Dipertanyakan
-
Dari 566 Korban Keracunan Massal Sidoarjo, Tersisa 34 Santri Masih Dirawat di RS
-
Kali Bekasi Hitam Pekat dan Berbau
-
Polisi Bongkar Jaringan Merkuri Ilegal 1 Ton Senilai Rp2,8 Miliar, Pasok Tambang Emas di 3 Wilayah
-
Sebut Hotspot Karhutla Kalbar Turun, Raja Juli: Kondisi Kalbar Tidak Sedang Baik-baik Saja
-
Sherina Rasakan Langsung Tantangan Padamkan Karhutla Kalimantan