Suara.com - Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa), organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengaku menyiapkan tim siber untuk menghadang penyebaran ideologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) melalui dunia maya.
"Kita sudah konsolidasikan anggota kita, terutama dari kalangan pemuda dan mahasiswa yang melek teknologi, untuk menghadapi ISIS di (dunia) cyber," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Garda Bangsa, Abdul Malik Haramain, di sela-sela peringatan ulang tahun ke-16 Garda Bangsa di Jakarta, Jumat (27/3/2015) malam.
Malik mengatakan, penyebarluasan paham radikal ISIS melalui dunia maya dan media sosial, memang sudah sangat masif dan tidak boleh didiamkan. Itu jika pemerintah tidak ingin banyak warga Indonesia, terutama generasi muda, yang terseret gerakan radikal asal Timur Tengah itu.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sendiri merilis bahwa pada tahun 2014, teridentifikasi sekitar 9.800 website yang mempropagandakan terorisme.
"ISIS yang berbahaya bukan hanya gerakannya, tetapi juga paham keagamaannya yang mengatasnamakan Islam namun justru mencoreng Islam," sambung Malik.
Menurut anggota Komisi II DPR RI itu pula, setiap elemen bangsa yang cinta NKRI, memiliki kewajiban untuk membendung pengaruh ISIS yang menurut berbagai laporan sudah memiliki pengikut di Tanah Air.
"Salah satu peran yang bisa dilakukan adalah dengan melawan ideologi yang mereka sebarkan, termasuk lewat internet. Untuk gerakan fisik, tentu itu ranah aparat keamanan," katanya.
Malik mengatakan, Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa telah menginstruksikan jajarannya di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mewaspadai gerakan maupun paham ISIS di daerah masing-masing secara aktif.
"Aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terpengaruh, baik melalui kegiatan di lapangan, maupun lewat media siber. Juga aktif melaporkan ke aparat keamanan, jika mengetahui hal-hal yang mencurigakan," katanya.
Sementara kepada aparat keamanan, Garda Bangsa berharap agar meningkatkan upaya untuk mencegah berkembangnya ISIS, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
"Dalam kasus ISIS ini, tentu kewenangan aparat keamanan lebih besar daripada masyarakat sipil. Itu yang harus dioptimalkan, termasuk kekuatan intelijen," tandasnya. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Drama 13 Hari Siswi SMK Bekasi Hilang Usai Diusir Ibu, Berhasil Dilacak Lewat Sinyal HP
-
Bukan Cuma Fisik, Chat Mesum Termasuk Kekerasan Seksual: Pakar Soroti Kasus Mahasiswa UI
-
Tuduh Jubir KPK Sebar Fitnah Soal Sitaan Barang, Faizal Assegaf Lapor ke Dewas
-
Aktivis Sambut Seruan Dasco: Persatuan Nasional Lebih Krusial daripada Opini Disharmoni
-
Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030
-
Pemprov DKI Siap Siaga Hadapi KLB Keracunan Pangan, Perketat Pengawasan MBG di Sekolah
-
Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan
-
Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti