Suara.com - Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa), organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengaku menyiapkan tim siber untuk menghadang penyebaran ideologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) melalui dunia maya.
"Kita sudah konsolidasikan anggota kita, terutama dari kalangan pemuda dan mahasiswa yang melek teknologi, untuk menghadapi ISIS di (dunia) cyber," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Garda Bangsa, Abdul Malik Haramain, di sela-sela peringatan ulang tahun ke-16 Garda Bangsa di Jakarta, Jumat (27/3/2015) malam.
Malik mengatakan, penyebarluasan paham radikal ISIS melalui dunia maya dan media sosial, memang sudah sangat masif dan tidak boleh didiamkan. Itu jika pemerintah tidak ingin banyak warga Indonesia, terutama generasi muda, yang terseret gerakan radikal asal Timur Tengah itu.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sendiri merilis bahwa pada tahun 2014, teridentifikasi sekitar 9.800 website yang mempropagandakan terorisme.
"ISIS yang berbahaya bukan hanya gerakannya, tetapi juga paham keagamaannya yang mengatasnamakan Islam namun justru mencoreng Islam," sambung Malik.
Menurut anggota Komisi II DPR RI itu pula, setiap elemen bangsa yang cinta NKRI, memiliki kewajiban untuk membendung pengaruh ISIS yang menurut berbagai laporan sudah memiliki pengikut di Tanah Air.
"Salah satu peran yang bisa dilakukan adalah dengan melawan ideologi yang mereka sebarkan, termasuk lewat internet. Untuk gerakan fisik, tentu itu ranah aparat keamanan," katanya.
Malik mengatakan, Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa telah menginstruksikan jajarannya di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mewaspadai gerakan maupun paham ISIS di daerah masing-masing secara aktif.
"Aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terpengaruh, baik melalui kegiatan di lapangan, maupun lewat media siber. Juga aktif melaporkan ke aparat keamanan, jika mengetahui hal-hal yang mencurigakan," katanya.
Sementara kepada aparat keamanan, Garda Bangsa berharap agar meningkatkan upaya untuk mencegah berkembangnya ISIS, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
"Dalam kasus ISIS ini, tentu kewenangan aparat keamanan lebih besar daripada masyarakat sipil. Itu yang harus dioptimalkan, termasuk kekuatan intelijen," tandasnya. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Ekspor Kopi RI Mau Digenjot 2,5 Kali Lipat, Target Rp100 Triliun!
-
Plot Twist Film Forgotten Ternyata Lebih Gelap dari Sekadar soal Penculikan
-
Warga Agam Diduga Jadi Korban Penyekapan di Myanmar dan Memohon Pulang
-
6 Sepatu Converse Warna Putih yang Diskon Besar di Sports Station, Mulai Rp300 Ribuan
-
Pencarian Penumpang KMP Batumandi yang Jatuh di Perairan Lampung Selatan Dihentikan
-
Ini Perbedaan Fitur Suzuki XL7 Tiap Varian, Mana yang Paling Pas?
-
Ayu Ting Ting dan Kevin Gusnadi Beda Berapa Tahun? Momen Kencan di Museum Bikin Gemas
-
Realita Generasi Bertahan: Gaji Jalan di Tempat, Kebutuhan Lari Kencang
-
Petaka Tol Pandaan-Malang: Mobil Satu Keluarga Asal Surabaya Hancur Dihantam Fuso, 5 Tewas
-
Fajar/Fikri Evaluasi Diri Jelang Hadapi Wakil Taiwan di Babak Kedua Japan Open 2026