Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai perlunya pembentukan sekretariat bersama (sekber) yang merepresentasikan pihak pemerintah dan partai pendukungnya. Tujuannya agar komunikasi kedua belah pihak bisa berjalan dengan baik dan efektif.
"Kami menilai perlu dibentuk semacam sekretariat bersama yang merepresentasikan dua belah pihak (pemerintah dan partai pengusung) yang tugasnya mengatur pertemuan rutin," ujar Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding di Jakarta, Sabtu (11/4/2015).
Dia menjelaskan, tugas sekber selain mengatur pertemuan rutin juga sekaligus mengkomunikasikan kebijakan yang akan diambil Presiden.
Karding mengatakan pembentukan sekber itu sangat penting untuk memastikan semua kebijakan pemerintah mendapatkan dukungan dari partai pendukung.
"Itu (sekber) dimaksudkan agar kebijakan pemerintah bisa mulus di parlemen dan di publik sebelum diputuskan," jelasnya.
Menurut dia pertemuan sekber bisa dilakukan minimal satu bulan sekali, kecuali ada hal-hal yang dianggap penting sehingga bisa diadakan sesuai kebutuhan.
Karding menilai setelah lima atau enam bulan jalannya pemerintahan, komunikasi antara presiden dengan partai pendukung kurang berjalan optimal.
Hal itu menurut dia dapat dilihat pada beberapa kasus seperti kebijakan pemerintah belum tentu dipahami atau didukung partai pengusung.
"Komunikasi yang kurang optimal itu bisa jadi karena kesibukan masing-masing pihak dan tidak ada orang atau tin yang fokus memfasilitasi komunikasi tersebut," katanya.
Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya yang disampaikan dalam Kongres IV PDI-P di Bali, Kamis (9/4/2015), menegaskan pekerjaan rumah selanjutnya adalah mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai pengusungnya.
Megawati menilai hal ini penting karena hubungan pemerintah dan partai pengusung adalah kehendak demokrasi yang didasari konstitusi. (Antara)
Berita Terkait
-
Di Balik Polemik: Mengapa Reformasi Polri di Bawah Presiden Dipilih Komisi III DPR?
-
PKB Mau Prabowo Dua Periode tapi Dukungan untuk Kursi Wapres Masih Rahasia
-
Cak Imin dan Jajaran PKB Bertemu Tertutup dengan Presiden Prabowo, Ada Apa?
-
Dibatasi 35 Orang, Ada Apa Jajaran PKB Temui Presiden Prabowo di Istana Siang Ini?
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Beri Respons Begini
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!