Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai perlunya pembentukan sekretariat bersama (sekber) yang merepresentasikan pihak pemerintah dan partai pendukungnya. Tujuannya agar komunikasi kedua belah pihak bisa berjalan dengan baik dan efektif.
"Kami menilai perlu dibentuk semacam sekretariat bersama yang merepresentasikan dua belah pihak (pemerintah dan partai pengusung) yang tugasnya mengatur pertemuan rutin," ujar Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding di Jakarta, Sabtu (11/4/2015).
Dia menjelaskan, tugas sekber selain mengatur pertemuan rutin juga sekaligus mengkomunikasikan kebijakan yang akan diambil Presiden.
Karding mengatakan pembentukan sekber itu sangat penting untuk memastikan semua kebijakan pemerintah mendapatkan dukungan dari partai pendukung.
"Itu (sekber) dimaksudkan agar kebijakan pemerintah bisa mulus di parlemen dan di publik sebelum diputuskan," jelasnya.
Menurut dia pertemuan sekber bisa dilakukan minimal satu bulan sekali, kecuali ada hal-hal yang dianggap penting sehingga bisa diadakan sesuai kebutuhan.
Karding menilai setelah lima atau enam bulan jalannya pemerintahan, komunikasi antara presiden dengan partai pendukung kurang berjalan optimal.
Hal itu menurut dia dapat dilihat pada beberapa kasus seperti kebijakan pemerintah belum tentu dipahami atau didukung partai pengusung.
"Komunikasi yang kurang optimal itu bisa jadi karena kesibukan masing-masing pihak dan tidak ada orang atau tin yang fokus memfasilitasi komunikasi tersebut," katanya.
Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya yang disampaikan dalam Kongres IV PDI-P di Bali, Kamis (9/4/2015), menegaskan pekerjaan rumah selanjutnya adalah mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai pengusungnya.
Megawati menilai hal ini penting karena hubungan pemerintah dan partai pengusung adalah kehendak demokrasi yang didasari konstitusi. (Antara)
Berita Terkait
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Gubernur Riau Kena OTT KPK, PKB Pasang Badan? Sikap Partai Jadi Sorotan!
-
Gubernur Riau Terjaring OTT, Cak Imin Minta Kader PKB Tenang dan Tunggu Keterangan KPK
-
Yakin Kader Tak Terlibat? Ini Dalih PKB Belum Ambil Sikap usai KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Gubernur Riau Kader PKB Diciduk KPK, Petinggi Partai: Hormati Proses Hukum
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur
-
Koalisi Sipil Sebut Usulan Pahlawan Upaya Cuci Dosa Soeharto: Cuma Orang Gila Maafkan Diri Sendiri
-
Gubernur Riau Telah Terima Uang Pemerasan Rp4,05 Miliar, Ada yang Mengalir ke PKB?
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Anak Buah Bobby Terbakar, Begini Kata Polisi usai 2 Kali TKP
-
Hotman Paris Sebut Saksi Ahli CMNP Jadi 'Senjata Makan Tuan' dalam Sidang Sengketa NCD