Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla dan Mendagri Tjahjo Kumolo. (Antara)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di hadapan para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rangkaian Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta, mengungkapkan rasa syukur lantaran RI saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita beruntung punya Presiden berpengalaman (pernah) menjadi Wali Kota, punya pengalaman jadi Gubernur, dan sekarang jadi Presiden," ungkap Tjahjo, saat memberikan sambutan di acara Musrenbang RKPD Provinsi DKI, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Oleh karena itu, menurut Tjahjo pula, para menteri tidak boleh asal-asalan dalam menyusun anggaran. Pasalnya menurutnya, Jokowi sudah memahami proses birokrasi, lantaran pernah menduduki jabatan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.
"Tidak bisa menteri ngarang-ngarang sendiri, (atau) Dirjen ngarang-ngarang sendiri. Bapak Jokowi tahu persis proses-proses birokrasi, (tahu) mana yang harus dipangkas, mana yang harus menjadi perhatian dalam rangka membangun sebuah proses pembangunan yang berkelanjutan dengan jangka panjang," papar Tjahjo.
Tjahjo mengaitkan itu dengan polemik RAPBD DKI di mana sempat terjadi perseteruan antara Pemprov dengan DPRD DKI. Menurut Mendagri, terkait hal itu, pihaknya tidak ingin anggaran untuk pelayanan di DKI sampai harus tersandera.
"Tugas kami hanya menginginkan (agar) jangan sampai pembahasan penetapan dalam konteks anggaran tersandera dengan adanya hak politik dan hak hukum. Sehingga perencanaan pembangunan bisa berjalan sesuai target," tandas politisi PDIP tersebut.
"Kita beruntung punya Presiden berpengalaman (pernah) menjadi Wali Kota, punya pengalaman jadi Gubernur, dan sekarang jadi Presiden," ungkap Tjahjo, saat memberikan sambutan di acara Musrenbang RKPD Provinsi DKI, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Oleh karena itu, menurut Tjahjo pula, para menteri tidak boleh asal-asalan dalam menyusun anggaran. Pasalnya menurutnya, Jokowi sudah memahami proses birokrasi, lantaran pernah menduduki jabatan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.
"Tidak bisa menteri ngarang-ngarang sendiri, (atau) Dirjen ngarang-ngarang sendiri. Bapak Jokowi tahu persis proses-proses birokrasi, (tahu) mana yang harus dipangkas, mana yang harus menjadi perhatian dalam rangka membangun sebuah proses pembangunan yang berkelanjutan dengan jangka panjang," papar Tjahjo.
Tjahjo mengaitkan itu dengan polemik RAPBD DKI di mana sempat terjadi perseteruan antara Pemprov dengan DPRD DKI. Menurut Mendagri, terkait hal itu, pihaknya tidak ingin anggaran untuk pelayanan di DKI sampai harus tersandera.
"Tugas kami hanya menginginkan (agar) jangan sampai pembahasan penetapan dalam konteks anggaran tersandera dengan adanya hak politik dan hak hukum. Sehingga perencanaan pembangunan bisa berjalan sesuai target," tandas politisi PDIP tersebut.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Jusuf Kalla Ngamuk di Makassar: Tanah Saya Dirampok Mafia, Ini Ciri Khas Lippo!
-
'Acak-acak' Sarang Narkoba di Kampung Bahari Jakut, Kos-kosan Oranye jadi Target BNN, Mengapa?
-
Media Asing Soroti Progres IKN, Kekhawatiran soal Lingkungan dan Demokrasi Jadi Perhatian Utama
-
Sandi 'Tujuh Batang' dan Titah 'Satu Matahari' yang Menjerat Gubernur Riau dalam OTT KPK
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Rp231 M Dibakar, Komisi III DPR: Ini Kejahatan Terencana
-
Jeritan Buruh 'Generasi Sandwich', Jadi Alasan KASBI Tuntut Kenaikan Upah 15 Persen
-
KontraS Ungkap Keuntungan Prabowo Jika Beri Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
-
Penuhi Permintaan Publik, Dasco: Dana Reses Per Anggota DPR Dipangkas Rp 200 Juta
-
Tari Jaipong Meriahkan Aksi Buruh KASBI di Depan DPR RI
-
Kampung Bahari Digeruduk BNN: 18 Orang Diciduk, Target Operasi Kakap Diburu