Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla dan Mendagri Tjahjo Kumolo. (Antara)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di hadapan para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rangkaian Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta, mengungkapkan rasa syukur lantaran RI saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita beruntung punya Presiden berpengalaman (pernah) menjadi Wali Kota, punya pengalaman jadi Gubernur, dan sekarang jadi Presiden," ungkap Tjahjo, saat memberikan sambutan di acara Musrenbang RKPD Provinsi DKI, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Oleh karena itu, menurut Tjahjo pula, para menteri tidak boleh asal-asalan dalam menyusun anggaran. Pasalnya menurutnya, Jokowi sudah memahami proses birokrasi, lantaran pernah menduduki jabatan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.
"Tidak bisa menteri ngarang-ngarang sendiri, (atau) Dirjen ngarang-ngarang sendiri. Bapak Jokowi tahu persis proses-proses birokrasi, (tahu) mana yang harus dipangkas, mana yang harus menjadi perhatian dalam rangka membangun sebuah proses pembangunan yang berkelanjutan dengan jangka panjang," papar Tjahjo.
Tjahjo mengaitkan itu dengan polemik RAPBD DKI di mana sempat terjadi perseteruan antara Pemprov dengan DPRD DKI. Menurut Mendagri, terkait hal itu, pihaknya tidak ingin anggaran untuk pelayanan di DKI sampai harus tersandera.
"Tugas kami hanya menginginkan (agar) jangan sampai pembahasan penetapan dalam konteks anggaran tersandera dengan adanya hak politik dan hak hukum. Sehingga perencanaan pembangunan bisa berjalan sesuai target," tandas politisi PDIP tersebut.
"Kita beruntung punya Presiden berpengalaman (pernah) menjadi Wali Kota, punya pengalaman jadi Gubernur, dan sekarang jadi Presiden," ungkap Tjahjo, saat memberikan sambutan di acara Musrenbang RKPD Provinsi DKI, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Oleh karena itu, menurut Tjahjo pula, para menteri tidak boleh asal-asalan dalam menyusun anggaran. Pasalnya menurutnya, Jokowi sudah memahami proses birokrasi, lantaran pernah menduduki jabatan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.
"Tidak bisa menteri ngarang-ngarang sendiri, (atau) Dirjen ngarang-ngarang sendiri. Bapak Jokowi tahu persis proses-proses birokrasi, (tahu) mana yang harus dipangkas, mana yang harus menjadi perhatian dalam rangka membangun sebuah proses pembangunan yang berkelanjutan dengan jangka panjang," papar Tjahjo.
Tjahjo mengaitkan itu dengan polemik RAPBD DKI di mana sempat terjadi perseteruan antara Pemprov dengan DPRD DKI. Menurut Mendagri, terkait hal itu, pihaknya tidak ingin anggaran untuk pelayanan di DKI sampai harus tersandera.
"Tugas kami hanya menginginkan (agar) jangan sampai pembahasan penetapan dalam konteks anggaran tersandera dengan adanya hak politik dan hak hukum. Sehingga perencanaan pembangunan bisa berjalan sesuai target," tandas politisi PDIP tersebut.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI