Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla dan Mendagri Tjahjo Kumolo. (Antara)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di hadapan para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rangkaian Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta, mengungkapkan rasa syukur lantaran RI saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita beruntung punya Presiden berpengalaman (pernah) menjadi Wali Kota, punya pengalaman jadi Gubernur, dan sekarang jadi Presiden," ungkap Tjahjo, saat memberikan sambutan di acara Musrenbang RKPD Provinsi DKI, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Oleh karena itu, menurut Tjahjo pula, para menteri tidak boleh asal-asalan dalam menyusun anggaran. Pasalnya menurutnya, Jokowi sudah memahami proses birokrasi, lantaran pernah menduduki jabatan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.
"Tidak bisa menteri ngarang-ngarang sendiri, (atau) Dirjen ngarang-ngarang sendiri. Bapak Jokowi tahu persis proses-proses birokrasi, (tahu) mana yang harus dipangkas, mana yang harus menjadi perhatian dalam rangka membangun sebuah proses pembangunan yang berkelanjutan dengan jangka panjang," papar Tjahjo.
Tjahjo mengaitkan itu dengan polemik RAPBD DKI di mana sempat terjadi perseteruan antara Pemprov dengan DPRD DKI. Menurut Mendagri, terkait hal itu, pihaknya tidak ingin anggaran untuk pelayanan di DKI sampai harus tersandera.
"Tugas kami hanya menginginkan (agar) jangan sampai pembahasan penetapan dalam konteks anggaran tersandera dengan adanya hak politik dan hak hukum. Sehingga perencanaan pembangunan bisa berjalan sesuai target," tandas politisi PDIP tersebut.
"Kita beruntung punya Presiden berpengalaman (pernah) menjadi Wali Kota, punya pengalaman jadi Gubernur, dan sekarang jadi Presiden," ungkap Tjahjo, saat memberikan sambutan di acara Musrenbang RKPD Provinsi DKI, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Oleh karena itu, menurut Tjahjo pula, para menteri tidak boleh asal-asalan dalam menyusun anggaran. Pasalnya menurutnya, Jokowi sudah memahami proses birokrasi, lantaran pernah menduduki jabatan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.
"Tidak bisa menteri ngarang-ngarang sendiri, (atau) Dirjen ngarang-ngarang sendiri. Bapak Jokowi tahu persis proses-proses birokrasi, (tahu) mana yang harus dipangkas, mana yang harus menjadi perhatian dalam rangka membangun sebuah proses pembangunan yang berkelanjutan dengan jangka panjang," papar Tjahjo.
Tjahjo mengaitkan itu dengan polemik RAPBD DKI di mana sempat terjadi perseteruan antara Pemprov dengan DPRD DKI. Menurut Mendagri, terkait hal itu, pihaknya tidak ingin anggaran untuk pelayanan di DKI sampai harus tersandera.
"Tugas kami hanya menginginkan (agar) jangan sampai pembahasan penetapan dalam konteks anggaran tersandera dengan adanya hak politik dan hak hukum. Sehingga perencanaan pembangunan bisa berjalan sesuai target," tandas politisi PDIP tersebut.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh