Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla dan Mendagri Tjahjo Kumolo. (Antara)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di hadapan para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rangkaian Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta, mengungkapkan rasa syukur lantaran RI saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita beruntung punya Presiden berpengalaman (pernah) menjadi Wali Kota, punya pengalaman jadi Gubernur, dan sekarang jadi Presiden," ungkap Tjahjo, saat memberikan sambutan di acara Musrenbang RKPD Provinsi DKI, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Oleh karena itu, menurut Tjahjo pula, para menteri tidak boleh asal-asalan dalam menyusun anggaran. Pasalnya menurutnya, Jokowi sudah memahami proses birokrasi, lantaran pernah menduduki jabatan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.
"Tidak bisa menteri ngarang-ngarang sendiri, (atau) Dirjen ngarang-ngarang sendiri. Bapak Jokowi tahu persis proses-proses birokrasi, (tahu) mana yang harus dipangkas, mana yang harus menjadi perhatian dalam rangka membangun sebuah proses pembangunan yang berkelanjutan dengan jangka panjang," papar Tjahjo.
Tjahjo mengaitkan itu dengan polemik RAPBD DKI di mana sempat terjadi perseteruan antara Pemprov dengan DPRD DKI. Menurut Mendagri, terkait hal itu, pihaknya tidak ingin anggaran untuk pelayanan di DKI sampai harus tersandera.
"Tugas kami hanya menginginkan (agar) jangan sampai pembahasan penetapan dalam konteks anggaran tersandera dengan adanya hak politik dan hak hukum. Sehingga perencanaan pembangunan bisa berjalan sesuai target," tandas politisi PDIP tersebut.
"Kita beruntung punya Presiden berpengalaman (pernah) menjadi Wali Kota, punya pengalaman jadi Gubernur, dan sekarang jadi Presiden," ungkap Tjahjo, saat memberikan sambutan di acara Musrenbang RKPD Provinsi DKI, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Oleh karena itu, menurut Tjahjo pula, para menteri tidak boleh asal-asalan dalam menyusun anggaran. Pasalnya menurutnya, Jokowi sudah memahami proses birokrasi, lantaran pernah menduduki jabatan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.
"Tidak bisa menteri ngarang-ngarang sendiri, (atau) Dirjen ngarang-ngarang sendiri. Bapak Jokowi tahu persis proses-proses birokrasi, (tahu) mana yang harus dipangkas, mana yang harus menjadi perhatian dalam rangka membangun sebuah proses pembangunan yang berkelanjutan dengan jangka panjang," papar Tjahjo.
Tjahjo mengaitkan itu dengan polemik RAPBD DKI di mana sempat terjadi perseteruan antara Pemprov dengan DPRD DKI. Menurut Mendagri, terkait hal itu, pihaknya tidak ingin anggaran untuk pelayanan di DKI sampai harus tersandera.
"Tugas kami hanya menginginkan (agar) jangan sampai pembahasan penetapan dalam konteks anggaran tersandera dengan adanya hak politik dan hak hukum. Sehingga perencanaan pembangunan bisa berjalan sesuai target," tandas politisi PDIP tersebut.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
-
5 HP RAM 8 GB untuk Multitasking Lancar Harga Rp1 Jutaan Terbaik Februari 2026
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
Terkini
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Kejagung Bakal Pelajari Laporan Terkait Genosida Israel Terhadap Warga Palestina
-
Roy Suryo Ungkap Banyak Broker di Kasus Ijazah Jokowi, Ada Uang Haram di Balik Tawaran Damai?
-
Cacahan Uang di TPS Liar Bekasi Dipastikan Asli, Polisi: Cetakan Lama Bank Indonesia
-
Masyarakat Sipil Desak Kejaksaan Agung Mengusut Genosida di Palestina Lewat Yuridiksi Universal
-
Sejumlah Masyarakat Sipil Laporkan Kejahatan Genosida Israel ke Kejaksaan Agung
-
Kapolda Metro ke Anggota: Jangan Sakiti Hati Masyarakat, Satu Kesalahan Bisa Hapus Seluruh Prestasi!
-
Thomas Djiwandono Geser ke BI, Benarkah Juda Agung Jadi Wamenkeu Baru Pilihan Prabowo?
-
Usut Kasus Korupsi Rumah Jabatan, KPK Periksa Sekjen DPR Indra Iskandar Hari Ini
-
70 Anak Indonesia Terpapar Komunitas Kekerasan TCC, Komisi X DPR: Tentu Ini Jadi Persoalan Serius