Suara.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo di depan forum Konferensi Asia-Afrika di Jakarta Convention Centre, Rabu (22/4/2015) hari ini dinilai berani. Sebab Jokowi 'menyentil' Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Bahkan Jokowi menyerukan untuk reformasi PBB agar terciptanya keadilan. Dia menilai selama ini hanya negara besar yang dominan dalam pengambilan kebijakan di tingkat dunia. Pidato itu disampaikan Jokowi di depan banyak kepala negara.
Berikut pidato lengkap Jokowi tersebut:
AssamualaikumWr. Wb.
Yang Mulia Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Para Ketua Delegasi.
Yang terhormat Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Yang kami hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Bapak B.J. Habibie, Bapak Try Sutrisno, Bapak Hamzah Haz.
Para hadirin yang saya hormati,
Atas nama rakyat dan pemerintah Indonesia, saya ucapkan selamat datang di Indonesia, Negara penggagas dan tuan rumah Konferensi Asia Afrika 1955. 60 tahunlalu, Bapak Bangsa kami, Presiden Soekarno, Bung Karno, mencetuskan gagasan tersebut demi membangkitkan kesadaran bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk mendapatkan hak hidup sebagai bangsa merdeka, yang menolak ketidakadilan, yang menentang segala bentuk imprerialisme. 60 tahunlalu, solidaritas Asia Afrika kita kumandangkan untuk memperjuangkan kemerdekaan, untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk member keadilan bagi rakyat kita.
Itulah gelora Konferensi Asia Afrika 1955. Itulah esensi dari semangat Bandung. Kini 60 tahun kemudian, kita kembali bertemu di negeri ini, di Indonesia, dalam suasana dunia yang berbeda. Bangsa-bangsa terjajah telah merdeka dan berdaulat. Namun, perjuangan kita belum selesai.
Yang mulia para hadirin sekalian,
Dunia yang kita warisi sekarang masih sarat dengan ketidakadilan, kesenjangan, dan kekerasan global. Cita-cita bersama mengenai lahirnya sebuah peradaban dunia baru, sebuah tatanan dunia baru, yang berdasarkan keadilan, yang berdasarkan kesetaraan dan kemakmuran masih jauh dari harapan. Ketidakadilan dan ketidakseimbangan global masih terpampang gamblang di hadapan kita.
Ketika negara-negara kaya, yang hanya sekitar 20 persen penduduk dunia, menghabiskan 70 persen sumber daya bumi kita, maka ketidakadilan menjadi nyata. Ketika ratusan orang di belahan bumi sebelah utara menikmati hidup super kaya sementara 1,2 miliar jiwa di belahan selatan tidak berdaya dalam kemiskinan dan penghasilan kurang dari 2 dollar per hari, maka ketidakadilan semakin kasat mata.
Ketika ada sekelompok negara kaya merasa mampu mengubah dunia dengan menggunakan kekuatannya, maka ketidakseimbangan global jelas membawa sengsara yang semakin kentara ketika PerserikatanBangsa-Bangsa (PBB) tidak berdaya. Aksi-aksike kerasan tanpa mandat PBB seperti yang kita saksikan telah menafikan keberadaan badan dunia yang kita miliki bersama itu. Oleh karena itu, kita bangsa-bangsa di Asia Afrika mendesak reformasi PBB agar berfungsi secara optimal sebagai badan dunia yang mengutamakan keadilan bagi kitas emua, bagi semua bangsa.
Bagi saya, ketidakadilan global terasa semakin menyesak dada ketika janji semangat Bandung yang menuntut kemerdekaan bagi semua bangsa-bangsa di Asia Afrika masih menyisakan sebua hutang selama 6 dasawarsa. Kita dan dunia masih berutang kepada rakyat Palestina.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi