Suara.com - Kubu Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie yakin Bareskrim Polri akan menangani kasus keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly terhadap konflik internal Golkar dengan baik.
"Saya percaya pada penyidik Bareskrim berkerja secara adil secara mandiri dan tidak diinterverensi oleh kekuasaan," ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2015).
Idrus yakin Polri bisa bersikap independen dalam menangani kasus Menkumham yang dilaporkan mengandung indikasi penyalahgunaan kewenangan.
"Saya hormat kepada Ka Bareskrimnya (Budi Waseso) karena pada waktu saya menyampaikan laporan tentang pemalsuan mandat itu Pak Buas (Budi Waseso) sudah memberikan satu jaminan Mabes Polri akan adil, Mabes Polri akan independen, Mabes Polri akan netral dan Mabes Polri menjamin tidak ada intervensi dari kekuasaan dan karena itu kami menghormati lembaga Kepolisian ini sebagai penegak hukum," kata Idrus.
Idrus berharap Bareskrim dapat memutuskan secara tepat.
"Itu para wewenang penyidik (yang menentukan Menteri Yasonna bersalah atau tidak), biarkan penyidik yang akan mengambil kebijakan keputusan dengan peningkatan status (Menkumham). Tapi itu tergantung pada fakta-fakta dari keterangan saksi yang dipanggil penyidik," kata Idrus. "Dan saya percaya pada penyidik bekerja secara adil, secara mandiri dan tidak di interferensi oleh kekuasaan."
Kubu Aburizal melaporkan Yasonna ke Bareskrim karena menilai keputusan Yasonna tidak tepat. Mahkamah Partai Golkar, kata dia, tidak memenangkan satu pihak pun, baik kubu Aburizal maupun Agung Laksono. Tapi, Menkumham tetap mengesahkan kepengurusan kubu Agung dengan dasar keputusan mahkamah partai.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu