Pimpinan DPR Minta Pemerintah Tuntaskan Dana Korban Sinabung

Suara.com - Pemerintah harus menuntaskan penyaluran dana bagi korban erupsi Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara, untuk meringankan beban kehidupan masyarakat yang terkena dampak letusan gunung itu.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam rapat koordinasi penanganan erupsi Gunung Sinabung di Kantor Gubernur Sumut di Medan, Senin (4/5/2015).

Menurut Fahri, erupsi yang sudah berlangsung hingga 17 bulan, mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa bagi para korban.

 "Untuk itu, DPR akan mencari data selengkap mungkin untuk mengambil keputusan. Khususnya tentang bagaimana teknis penanganan masalah tersebut secara komprehensif," katanya.

Penyaluran dana bantuan mesti segera dilakukan karena hingga kini ini belum ada tanda-tanda letusan akan berakhir.

Dia mengatakan, ada sejumlah opsi yang bisa dijadikan sebagai kesimpulan metode penanganan bencana Sinabung. Antara lain menjadikannya sebagai bencana nasional.

"Sehingga kemudian ditangani oleh pemerintah pusat. Yang kedua adalah bencana lokal, tetapi ada komitmen pusat untuk mendukung penuh dana rekonstruksi kepada pemda melalui APBD," katanya.

Namun implementasinya bisa agak lama karena APBN 2016 baru disahkan pada September atau Oktober 2015. Lalu, baru bisa dicairkan pada Januari 2016.

"Opsi lainnya adalah pemerintah membentuk tim rekonstruksi yang terdiri dari elemen-elemen pusat dan daerah yang dapat saling berkoordinasi. Hal itu seperti yang terjadi di beberapa daerah," kata politisi PKS tersebut.

Sementara itu dikabarkan, relokasi tahap pertama untuk tiga desa dengan 370 kepala keluarga, baru 50 yang sudah selesai serta 53 dalam tahap penyelesaian. Untuk tahap kedua, ada 1.683 KK dari empat desa. (Antara)