Suara.com - Pimpinan DPR RI mengaku lembaganya akan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal adanya wacana reshuffle dalam Kabinet Kerja.
"Reshuffle ini semuanya adalah hak prerogatif Presiden," ungkap Ketua DPR RI Setya Novanto, usai menghadiri acara "Women of the World", di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/5/2015).
DPR RI, menurut Setya Novanto lagi, akan terus mendukung apa pun keputusan pemerintah, meskipun tanda-tanda adanya reshuffle sendiri belum dibenarkan dan ditindaklanjuti oleh Jokowi.
"Tentu kita mengapresiasi, menghormati Presiden yang sudah memberikan satu evaluasi pada seluruh kabinet," ujar Setnov, sapaan akrab Setya Novanto.
Lebih jauh, DPR menurut Setnov, akan terus mengawal kinerja pemerintahan Jokowi.
"Tentu saya selaku (anggota) dewan, bekerja melakukan pengawasan," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla diketahui mengatakan segera akan ada perombakan di jajaran Kabinet Kerja. Upaya itu disebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah.
Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri belum memastikan mengenai adanya reshuffle itu. Dia hanya mengatakan akan terus mengawasi kinerja para pembantunya di Kabinet Kerja.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Dorong Pertumbuhan Industri, PLN Teken PJBTL 1.800 MVA di Jawa Barat dan Jawa Tengah
-
Aktif Lagi di DPR, Tangis Haru Adies Kadir dan Uya Kuya Pecah Usai MKD Nyatakan Tak Langgar Etik
-
Pasrah Gaji DPR Disetop 6 Bulan usai Sebut Rakyat Tolol, Hukuman MKD Bikin Ahmad Sahroni Kapok?
-
Siswa 13 Tahun Tewas di Sekolah Internasional Gading Serpong, Diduga Jatuh dari Lantai 8
-
Soeharto, Gus Dur dan Marsinah Penuhi Syarat Terima Gelar Pahlawan, Ini Penjelasan Fadli Zon
-
Jejak Digital Budi Arie Kejam: Dulu Projo Pro Jokowi, Kini Ngeles Demi Gabung Prabowo
-
Bau Busuk RDF Rorotan Bikin Geram! Ribuan Warga Ancam Demo Balai Kota, Gubernur Turun Tangan?
-
Terbukti Langgar Etik, MKD DPR Nonaktifkan Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni Tanpa Gaji
-
Angka Pengangguran di Jakarta Tembus 330 Ribu Orang, BPS Klaim Menurun, Benarkah?
-
Sebut Usulan Gelar Pahlawan Absurd, Koalisi Sipil: Soeharto Simbol Kebengisan Rezim Orba