Kelas Menengah RI Tercekik, Ekonom Peringatkan Pemerintah

Senin, 10 Agustus 2026 | 07:28 WIB
Warga beraktivitas di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. [Suara.com/Alfian Winanto]
  • Ekonom senior INDEF Didik J. Rachbini memperingatkan penurunan daya beli dan penyusutan kelas menengah pada Minggu, 9 Agustus 2026.
  • Kondisi fiskal negara yang terbatas membuat belanja pemerintah hanya mampu berfungsi sebagai penyangga ekonomi jangka pendek.
  • Pemerintah didesak segera melakukan reformasi struktural untuk mendorong investasi asing dan ekspor sebagai motor pertumbuhan baru.

Suara.com - Fundamental ekonomi Indonesia yang selama ini banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan belanja negara kini tengah menghadapi ujian berat.

Peringatan serius dilontarkan oleh ekonom senior sekaligus salah satu pendiri INDEF, Prof. Didik J. Rachbini, terkait memburuknya kondisi daya beli masyarakat dan makin sempitnya ruang fiskal negara.

Dalam rilis resmi yang diterbitkan pada Minggu (9/8/2026), Didik menyoroti sebuah fenomena meresahkan terkait struktur demografi ekonomi nasional, yakni menyusutnya populasi kelas menengah. Kelompok yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian melalui daya beli mereka, kini kondisinya semakin tertekan.

"Faktor konsumsi masyarakat saat ini sudah tidak bisa diandalkan karena kelas menengah kita sudah tergerus dan menurun jumlahnya. Kondisi ini secara langsung menghambat laju pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi masyarakat," papar Didik membedah akar persoalan.

Ketika konsumsi masyarakat melemah, pemerintah biasanya turun tangan dengan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui belanja pemerintah (government spending).

Namun, Didik menegaskan bahwa strategi ini bukanlah solusi jangka panjang. Ia memperingatkan bahwa belanja pemerintah tidak akan pernah langgeng karena fungsinya saat ini sekadar menjadi "penyangga" (shock absorber) agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak anjlok lebih dalam di bawah level 5 persen.

"Apalagi kondisi fiskal kita juga punya masalah, baik dari sisi target penerimaan maupun beban pengeluaran. Oleh karena itu, (belanja pemerintah) tidak akan bertahan lama dan hanya bisa menjadi penyangga dalam jangka yang sangat pendek," tegas akademisi yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina tersebut, dalam keterangan yang ia sampaikan kepada Redaksi pada Minggu (9/8/2026).

Melihat kerentanan pada dua motor penggerak tradisional ini (konsumsi masyarakat dan belanja negara), Didik mendesak pemerintah untuk segera mencari alternatif mesin pertumbuhan baru yang lebih solid.

Satu-satunya jalan keluar yang rasional untuk melepaskan diri dari jebakan pertumbuhan moderat adalah dengan melakukan reformasi struktural yang mendorong investasi luar negeri dan ekspor.

Pemerintah dituntut untuk tidak lagi memberikan beban berlebih pada APBN dan masyarakat kelas menengah yang sedang lesu, melainkan harus mulai membuka keran insentif bagi sektor industri agar mampu bersaing dan mendatangkan devisa dari pasar internasional.

Terkait
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com