Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta elit Partai Golkar untuk tidak mengorbankan calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang akan digelar pada Desember mendatang.
"Sampaikan pada teman-teman, baik di sisi Ical (Aburizal) dan Agung (Laksono), bahwa janganlah melihat pimpinan-pimpinan itu tetapi lihatlah (Golkar) di seluruh nasional," kata Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (8/5/2015).
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu meminta para elit partai untuk mengesampingkan kepentingan masing-masing dan lebih memperhatikan nasib para kader yang ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati dan wali kota.
"Biarlah mereka supaya jangan terusik, jangan terganggu karirnya, jangan terganggu adanya kemungkinan mereka menjadi pemimpin daerah karena konflik di atas (DPP). Lihat kepentingan jangka panjang, jangan dilihat jangka pendeknya," jelasnya.
Kalla juga mengusulkan agar kedua kubu yang bertikai hingga ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) untuk bersama menyepakati calon kepala daerah yang sama di daerah.
"Saya usulkan pencalonan pilkada kalau perlu ditandatangani berdua, biar sah. Namanya usul, pasti ada yang setuju dan ada yang tidak, nanti kita lihat perkembangannya. Daripada Golkar tidak ikut (pilkada) sama sekali," tambahnya.
Dengan adanya kesepakatan pengajuan calon kepala daerah tersebut, lanjutnya, maka secara otomatis telah terjadi perdamaian atau islah di antara keduanya. Terkait akan potensi perbedaan calon kepala daerah yang akan diusung tersebut, Wapres Kalla memprediksi tidak akan terjadi perbedaan signifikan di daerah dalam pencalonan.
"Saya kira 70 persen hampir sama, karena mereka kan semua teman juga, tidak akan ada 100 persen berbeda. Itu juga (bisa jadi) jalan untuk islah, kan kalau sudah duduk bersama, memutuskan bersama itu islah," jelasnya.
Terkait penyelesaian konflik internal Partai Golkar, yang saat ini masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kalla berharap islah dapat tercapai oleh kedua belah pihak sehingga Partai dapat mengikuti pilkada.
"Saya kira, mudah-mudahan (konflik) Golkar bisa selesai. Kan tergantung mana yang cepat, bisa islah atau keputusan PTUN. Kalau katakanlah putusan PTUN tidak memutuskan apa pun ya pasti salah satunya ikut pilkada," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
4 Fakta Jusuf Kalla Geram, Tuding Rekayasa Mafia Tanah GMTD Lippo Group
-
Viral Airlangga Hartarto Terekam Dorong Dedi Mulyadi, Biar Bisa Foto di Samping Jusuf Kalla
-
Termasuk Adik JK! Polri Gandeng PPATK Usut Aliran Uang Tersangka Korupsi PLTU Kalbar
-
Modus Curang Atur Lelang Terbongkar, Halim Kalla Tersangka Korupsi Proyek 'Hantu' PLTU Mempawah
-
Mengenal Kalla Group: Warisan Ayah Jusuf Kalla yang Menjadi Raksasa Bisnis Keluarga dan Nasional
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Didakwa Rugikan Negara Rp1,25 T, Eks Dirut ASDP Beberkan Kalkulasi Untung di Persidangan
-
Guru Besar UI Sebut Polri Wajib Diawasi Ketat! Ini Alasannya...
-
Heboh Gus Muda Ceramah 'Rokok Tauhid', Ketua MUI Murka: Penceramah Model Gini yang Bikin Rusak!
-
Puan Maharani Respons Pembatasan Titik Reses DPR: Anggaran Berpotensi Dipangkas
-
Roy Suryo Pulang dari Australia, Bawa 'Bom' Ijazah Gibran: 99 Persen Yakin Gak Punya!
-
Prabowo Sanjung Habis Jokowi: Beliau Paling Berjasa di Proyek Raksasa Lotte!
-
'Gurita Korupsi Pejabat' di DPR, Ratusan Buruh KASBI Tuntut Keadilan Pasca-Omnibus Law
-
Ungkap Alasan Undang Jokowi di Peresmian Pabrik, Prabowo: Saya Lihat Mulai Ada Budaya Tidak Baik
-
Demo di Depan Kantor Kemendikbud: Gemas Bongkar 'Dosa' Soeharto, Fadli Zon Jadi Sasaran
-
Siapa Saja yang Bisa Lakukan Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan? Ketahui Syaratnya