Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta elit Partai Golkar untuk tidak mengorbankan calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang akan digelar pada Desember mendatang.
"Sampaikan pada teman-teman, baik di sisi Ical (Aburizal) dan Agung (Laksono), bahwa janganlah melihat pimpinan-pimpinan itu tetapi lihatlah (Golkar) di seluruh nasional," kata Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (8/5/2015).
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu meminta para elit partai untuk mengesampingkan kepentingan masing-masing dan lebih memperhatikan nasib para kader yang ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati dan wali kota.
"Biarlah mereka supaya jangan terusik, jangan terganggu karirnya, jangan terganggu adanya kemungkinan mereka menjadi pemimpin daerah karena konflik di atas (DPP). Lihat kepentingan jangka panjang, jangan dilihat jangka pendeknya," jelasnya.
Kalla juga mengusulkan agar kedua kubu yang bertikai hingga ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) untuk bersama menyepakati calon kepala daerah yang sama di daerah.
"Saya usulkan pencalonan pilkada kalau perlu ditandatangani berdua, biar sah. Namanya usul, pasti ada yang setuju dan ada yang tidak, nanti kita lihat perkembangannya. Daripada Golkar tidak ikut (pilkada) sama sekali," tambahnya.
Dengan adanya kesepakatan pengajuan calon kepala daerah tersebut, lanjutnya, maka secara otomatis telah terjadi perdamaian atau islah di antara keduanya. Terkait akan potensi perbedaan calon kepala daerah yang akan diusung tersebut, Wapres Kalla memprediksi tidak akan terjadi perbedaan signifikan di daerah dalam pencalonan.
"Saya kira 70 persen hampir sama, karena mereka kan semua teman juga, tidak akan ada 100 persen berbeda. Itu juga (bisa jadi) jalan untuk islah, kan kalau sudah duduk bersama, memutuskan bersama itu islah," jelasnya.
Terkait penyelesaian konflik internal Partai Golkar, yang saat ini masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kalla berharap islah dapat tercapai oleh kedua belah pihak sehingga Partai dapat mengikuti pilkada.
"Saya kira, mudah-mudahan (konflik) Golkar bisa selesai. Kan tergantung mana yang cepat, bisa islah atau keputusan PTUN. Kalau katakanlah putusan PTUN tidak memutuskan apa pun ya pasti salah satunya ikut pilkada," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Hadiri Pengukuhan Guru Besar UGM, Jusuf Kalla: Sikap Kritis Penting dalam Demokrasi
-
Warga Korban Banjir Minta Cangkul dan Sekop ke JK untuk Bersihkan Rumah
-
JK Hingga Jurnalis Korban Pengeroyokan Terima Anugerah Dewan Pers 2025
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Jenderal Bintang Dua Terseret Sengketa Lahan Jusuf Kalla, Mabes AD Turun Tangan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!