Suara.com - Masyarakat internasional diminta untuk memberikan tekanan kepada Myanmar guna mengatasi permasalahan ribuan pengungsi etnis Rohingya yang kini terkatung-katung di perairan Asia Tenggara dalam upaya mereka melarikan diri dari negara asal mereka.
"Masyarakat internasional mesti memberikan tekanan kepada Myanmar untuk memberikan solusi," kata Deputi Sekretariat Wapres Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar, setelah Wapres Jusuf Kalla bertemu dengan perwakilan UNHCR (Badan Pengungsi PBB) di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (20/5/2015).
Menurut Dewi Fortuna Anwar, solusi itu penting karena warga Rohingnya telah menetap selama puluhan tahun, bahkan ada yang telah ratusan tahun dan menjadi warga negara Myanmar.
Indonesia, tambahnya, juga mendorong agar hal itu dibicarakan antara lain dengan forum ASEAN, karena dalam organisasi tersebut juga ada badan yang menangani pengungsian secara regional.
"Para pengungsi ingin mencari kesempatan dan kehidupan yang lebih baik," tukasnya.
Di tempat terpisah, Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan "manusia perahu" Rohingya yang eksodus dari Myanmar dan Bangladesh perlu untuk diayomi dan disantuni oleh pemerintah Indonesia dengan sedikit catatan.
"Tentu kalau mereka (etnis Rohingya) sudah ada di wilayah Indonesia maka tidak ada kata lain selain mengayomi dan menyantuni mereka, tentu dalam waktu dan batas-batas tertentu," kata Lukman.
PBB diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap eksodus Rohingya yang mayoritas Muslim, terlebih mereka justru tidak diakui di negara asalnya.
Sejatinya, menurut Menag, pengungsi Rohingya merupakan tanggung jawab utama dari Myanmar dan Bangladesh. Dua negara itu seharusnya menjamin keamanan dan kesejahteraan mereka, sehingga tidak terjadi gelombang pengungsian besar-besaran.
Sebelumnya, PBB pada Selasa (19/5) mendesak Indonesia, Malaysia dan Thailand menggelar penyelamatan bagi pengungsi yang terkatung-katung di lautan, dan membolehkan mereka mendarat.
Menurut badan PBB untuk pengungsi (UNHCR), sekitar 4.000 pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh berjuang mempertahankan hidup di perahu dengan cadangan makanan terbatas. Setengah di antara mereka sudah 40 hari terkatung-katung di laut dengan berdesakan dalam lima kapal di dekat garis pantai Myanmar dan Bangladesh.
UNHCR bersama Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan kantor PBB untuk hak asasi manusia mendesak Indonesia, Malaysia, dan Thailand menghentikan pengusiran terhadap perahu pengungsi, yang hendak memasuki wilayah ketiga negara tersebut. (Antara)
Berita Terkait
-
Bangladesh Kewalahan! 60.000 Rohingya Masuk Diam-Diam di Tengah Konflik Myanmar
-
Di Balik Jeruji Truk: Kisah Pilu Pengungsi Rohingya yang Ditolak di Aceh
-
Gencatan Senjata Gagal, Pemulangan Pengungsi Rohingya dari Bangladesh Tertunda
-
Puluhan Orang Rohingya Diam-diam Tinggali 2 Rumah di Sukabumi, Dipastikan Tanpa Surat Imigrasi
-
Cerita Perempuan Indonesia yang Menikah dengan Pengungsi Rohingya: Saya Tak Melihat Suku, Tapi dari Kemanusiaan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Anak Adies Kadir jadi PAW di DPR, Bahlil Jelaskan Alasannya
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?