Suara.com - Ketua Komisi VI DPR Hafidz Tohir meminta pemerintah mengusut siapa yang mengimpor beras plastik di saat pemerintah tidak membuka keran impor beras.
Dia menekankan, dalam waktu dekat Komisi VI DPR akan memanggil Menteri Perdagangan Rahmat Gobel untuk mempertanyakan beras plastik dari Cina itu bisa lolos masuk ke Indonesia.
"Kita akan panggil Rachmat Gobel yang bertanggungjawab dengan impor beras. Ini resmi atau memang di luar prosedur kementerian. Karena menurut info di lapangan, beras itu ada dan sudah dipakai orang. Tapi pemerintah katakana tidak pernah impor beras," kata Hafidz di DPR, Rabu (20/5/2015).
Hafidz menerangkan, kalau Bulog yang mempunyai kewenangan sudah mengelak belum melakukan impor beras.
"Badan-badan itu pun ketika ditanyakan tidak pernah mengimpor. Padahal, Beras ini juga kan berbahaya pada kesehatan dan ini sudah mengarah pada kriminal itu harus diusut. Karena ini beracun," kata dia.
Dia mengatakan, juga akan memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila ada permainan dalam impor beras palsu ini. Sanksi terberat adalah pemberhentian kerjasama penunjukan impor beras dikemudian hari.
"Kita rekomendasikan kepada Presiden untuk tindakan tegas. Seburuk-buruknya diberhentikan," kata dia.
Hafidz menilai ada permainan mafia terkait dengan peredaran beras plasti ini, mengingat pemerintah juga menimbang untuk mengimpor satu ton beras jelang bulan Ramadhan.
"Fenomena ini kalau saya lihat, suatu permainan yang ngga baik. Kenapa beras seperti itu bisa masuk pada saat menjelang puasa, dan pada saat kita ingin lakukan impor beras satu juta ton. Ini sepertinya pancingan untuk membuka supaya dilakukan audit investigasi terhadap sistem dan tata cara di republik ini," ujar Politisi PAN ini.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT