- Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mendesak Satgas Saber Pangan 2026 memaksimalkan kerja cegah kecurangan harga jelang hari besar.
- Rajiv meminta satgas menghentikan penimbunan pangan oleh oknum memanfaatkan lonjakan permintaan saat Hari Besar Keagamaan Nasional.
- Pemerintah perlu memprioritaskan transparansi data stok pangan real-time dan percepatan distribusi ke daerah rawan.
Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mendesak Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026 (Satgas Saber Pangan) untuk bekerja secara maksimal.
Menurutnya, hal itu penting untuk mencegah praktik kecurangan harga pangan yang kerap merugikan masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan.
Rajiv menyoroti fenomena tahunan di mana permintaan komoditas pangan melonjak tinggi saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN).
Ia mengatakan, momentum ini sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penimbunan yang mengganggu pasokan dan memicu kenaikan harga yang tidak wajar.
“Saya minta satgas mampu sapu bersih dan menjaga stabilitas pasokan serta menghentikan praktik penimbunan oleh oknum tidak tidak bertanggung jawab yang membuat masyarakat resah karena harga-harga naik secara tidak wajar,” ujar Rajiv kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II ini menilai, kehadiran Satgas Saber Pangan terbukti memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas harga di lapangan.
Satgas dianggap mampu menekan ruang gerak para spekulan yang mencoba mempermainkan rantai distribusi.
“Selama ini keberadaan satgas seperti saber pangan ini mampu mampu mencegah lonjakan harga yang tidak wajar dengan menggerebek gudang penimbunan maupun memberi sanksi tegas pedagang curang,” katanya.
Selain pengawasan hukum, Rajiv juga mengingatkan pemerintah untuk fokus pada ketersediaan stok pangan strategis.
Baca Juga: Daftar Link Resmi Pendaftaran Antrean Pangan Bersubsidi dan Jam Operasional
Ia meminta adanya percepatan distribusi ke berbagai wilayah, khususnya daerah yang memiliki potensi kerawanan pangan tinggi.
“Agar stabilitas harga pangan dapat terjaga menjelang Ramadan dan Idulfitri. Pemerintah tetap harus melakukan pemetaan, memperkuat cadangan pangan dan mempercepat distribusi, terutama ke daerah-daerah rawan seperti lokasi bencana atau 3 T,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rajiv menekankan bahwa transparansi data stok dan harga pangan secara real-time harus menjadi prioritas.
Hal ini dinilai penting agar pemerintah dapat merespons setiap gejolak harga di pasar secara cepat, tepat, dan terukur demi melindungi daya beli masyarakat.
Berita Terkait
-
Awal Februari, Harga Beras dan Cabai Rawit Kompak 'Nanjak'
-
Mayoritas Harga Pangan Turun, Cabai Rawit Merah Masih Naik Tembus Rp 62.000/kg
-
Harga Pangan Nasional Didominasi Penurunan Awal Februari 2026, Beras dan Bawang Merah Terkoreksi
-
Daftar Link Resmi Pendaftaran Antrean Pangan Bersubsidi dan Jam Operasional
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!
-
Siapkan Payung Saat Ramadan, BMKG Sebut Cuaca Ekstrem Berlanjut di Sebagian Besar Indonesia
-
Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien