Suara.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam menilai, beras palsu seharusnya bisa dicek di pelabuhan sebelum beredar di masyarakat.
"Di pelabuhan itu ada bea cukai, ada karantina, itu kan semuanya diperiksa di laboratorium. Mestinya sudah diketahui sejak dini. Ketika beras itu masuk di Pelabuhan, sudah bisa dideteksi, apakah bercampur dengan plastik atau beras asli sehingga bisa diketahui sejak dini," kata Ibnu dihubungi di Jakarta, Kamis (21/5/2015).
Politisi PKB ini menambahkan, aparat bea cukai dan karantina mestinya lebih teliti untuk melihat barang-barang impor yang masuk di pelabuhan.
Dia juga menambahkan, karena beras palsu ini sudah beredar di masyarakat, BPOM bersama Polisi harus meningkatkan pengawasan dan melakukan penindakan.
"Tapi barang masuk itu bea cukai dan karantina. Kalau tidak sesuai dengan manifes, misalnya manifesnya beras premium, tapi diketahui bahwa itu beras sintetis, kan bisa diketaui sejak awal," katanya.
Dalam waktu dekat, Komisi IV DPR juga akan berkordinasi dengan Komisi VI supaya ada operasi pasar sekaligus untuk mendeteksi peredaran beras palsu ini.
"Karena kalau sudah beredar, harus segera ditarik dari peredaran karena barang itu berbahaya," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Tolak Merger dengan Grab, Investor Kakap GoTo Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
-
Heimir Hallgrimsson 11 12 dengan Patrick Kluivert, PSSI Yakin Rekrut?
Terkini
-
Kenapa Prabowo Rehabilitasi 2 Guru di Luwu Utara? Ini Kasus yang Membelit Abdul Muis dan Rasnal
-
Profil Ribka Tjiptaning: Dokter Penulis 'Anak PKI', Kini Dipolisikan Usai Sebut Soeharto Pembunuh
-
Motif Pelaku Mutilasi Istri Pegawai Pajak Manokwari, Minta Tebusan ke Suami Korban Lewat IG
-
Nekat Mutilasi Istri Pegawai Pajak Demi Judi Online, Pelaku Terancam Hukuman Mati
-
Detik-detik Grandmax Bawa Rp5,2 Miliar Terbakar di Polman, Uang ATM Rp4,6 M Hangus
-
Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Polisi, Data Kedubes AS Ungkap Dugaan Pembantaian Massal
-
Bikin Laporan ke Bareskrim, Bule Rusia Polisikan Dua Akun Medsos Diduga Penyebar Fitnah
-
Tunda Kenaikan Tarif Parkir, DPRD Minta Pemprov DKI Benahi Kebocoran PAD Rp1,4 Triliun
-
Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Kembali Terjadi, BGN Janji Benahi Sistem Pengawasan
-
Gerindra Tagih Pramono Anggaran Perbaikan SDN 01 Pulau Harapan: Jangan Cuma Janji!