Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membeberkan ada politisi yang tidak setuju kawasan bangunan liar di bantaran Kali Ancol, Pinangsia Jakarta Utara digusur. Padahal di sana ingin dibuat kawasan ruang terbuka hijau (RTH).
Ahok mengatakan para politisi yang menolak penggusuran itu ingin rencana itu dibatalkan. Tapi Ahok menolak. Dia akan tetap menggusur kawasan itu.
"Makanya banyak orang politik dari partai BBM saya, SMS saya, telepon minta jangan dibongkar," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/5/2015).
Ahok mengatakan demi kepentingan politik dia bisa 'menyelamatkan' ratusan orang. Namun mengorbankan 10 jutaan warga Jakarta apabila tidak dibongkar. Warga Jakarta akan terus terendam banjir.
"Nah saya pikir untuk kepentingan politik, jangan bongkar berapa ratusan orang. (Tapi) apa kamu mau korbankan 10 juta orang? Nah saya sih ngerti nggak populer gitu lho," tegas Ahok.
"Tugas saya kan bukan soal populer, tugas saya membuat Jakarta nggak banjir dan tidak macet," tambah Ahok.
Ahok mengatakan mereka yang digusur mendapatkan tempat tinggal pengganti di rumah susun yang diklaim lebih layak. "Yang ribut ini (warga) yang sewa tanah sebetulnya," papar Ahok.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura