Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengungkapkan, tim monitoring yang bertugas untuk memonitor jurnalis asing tidak hanya berada di Papua, namun juga wilayah lainnya di seluruh Indonesia.
"Ini sama saja dengan wilayah lain seperti di Jakarta ada jurnalis asing dan itu harus ada izinnya kepada clear house, jadi sama tidak ada hal khusus," kata Tedjo setelah acara simposium nasional cyber security di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng 2, Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Kendati demikian, Tedjo mengatakan tim monitoring tersebut bukan dengan tujuan untuk memata-matai mereka tapi supaya kegiatannya terkontrol.
Jurnalis asing juga diharapkan melapor setiap akan melakukan peliputan di Papua, sehingga bila terjadi sesuatu pemerintah tak disalahkan.
"Bukan kita memata-matai mereka tapi supaya kegiatannya terkontrol karena dimanapun negara di dunia ini terutama masalah pemberitaan apalagi dari asing. Prosedurnya gak beda dengan provinsi lain seperti KAA waktu itu, jadi kalau melakukan peliputan di daerah konflik diharapkan melapor," katanya.
Dia juga mengatakan dengan adanya kebijakan untuk memperbolehkan jurnalis asing masuk ke Papua agar stigma yang melekat pada provinsi di paling timur Indonesia tersebut seperti rawan konflik, keterbelakangan, tidak ada pembangunan dan pelanggaran HAM itu bisa luntur.
"Ini supaya negara asing bisa melihat bahwa Papua tidak seperti itu jadi pemberitaan juga lebih objektif dan tidak hanya mendengar, menyadur atau menjiplak dari orang lain yang belum tentu benar jadi bisa melihat realita apa adanya," ujar Tedjo.
Lebih lanjut, Tedjo menilai ada pihak-pihak yang secara gencar menyebarkan informasi negatif di Papua soal pelanggaran HAM, kekerasan yang dilakukan aparat keamanan, dan adanya kesenjangan di Papua.
"Bahkan, ada kemungkinan dengan adanya keterbukaan jurnalis asing di Papua ini akan berdampak negatif, dimana media asing itu dapat ditunggangi kepentingan tertentu yang bertujuan mengganggu kepentingan nasional," ujarnya.
Terkait dengan anggota tim monitoring, Tedjo mengatakan dirinya belum mengetahui secara pasti unsur yang di dalamnya namun dia menyebutkan semuanya adalah aparatur terkait untuk memonitor situasi di wilayah tersebut.
"Tim monitoring isinya saya gak tau apa aja, nanti ada dari imigrasi, BIN dan aparat terkait lain yang memonitor situasi yang di sana, ini sama dengan wilayah lain, jurnalis asing nanti ada izinnya kepada 'Clear House' itu ya sama tidak ada hal khusus," katanya. (Antara)
BERITA MENARIK LAINNYA:
Hukuman Pelanggan PSK Artis, Arzetti: 'Dijepit' Terus 'Dipecahin'
Ini Alasan Okky Agustina Kirim Surat ke Jokowi
Begini Cara CIA Menyiksa Tahanan Teroris
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana