Suara.com - Kementerian Lingkungan Hidup Cina akan mengatur emisi yang dikeluarkan oleh kapal atau perahu beralasap. Ini dilakukan untuk menekan polusi asap di Cina akibat pembakaran batubara.
Keputusan upaya pembatasan itu dilakukan, Senin (8/6/2015) ini. Pemerintah Cina menghadapi tekanan dari rakyatnya agar Beijing menyatakan 'perang' terhadap polusi.
Departemen Lingkungan Hidup Cina mencari formula penyaringan kapal laut yang bisa beroperasi di Cina. Sebab sektor jasa pengiriman via laut mendominasi jalur pengiriman.
"Masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pengiriman (barang) menjadi lebih jelas," Xiong Yuehui, seorang pejabat Kementerian Lingkungan Hiduo. Kata dia Cina memiliki 172.600 kapal pada akhir 2013.
Dia memperkirakan bahwa sektor pengiriman menyumbang 8,4 persen dari emisi sulfur dioksida di Cina. Sementara ada 11,3 persen dari emisi oksida nitrogen pada tahun 2013.
Peraturan lingkungan untuk kapal akan diawasi secara global oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO). Tapi sementara IMO telah mengurangi polusi dengan kontrol emisi kapal dari Amerika dan Eropa.
Sebelumnya, Oktober lalu sebuah kelompok lingkungan AS mengatakan sektor pengiriman adalah sumber signifikan dari polusi udara di Cina. (Reuters)
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123